Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Gerindra Akui Ada Pembicaraan soal Posisi Menteri dengan Jokowi

Kompas.com - 07/10/2019, 16:36 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengakui adanya pembicaraan antara utusan Partai Gerindra dengan Presiden Joko Widodo terkait tawaran posisi menteri dalam Pemerintahan periode 2019-2024.

Kendati demikian, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menentukan apakah partainya akan bergabung dalam koalisi pemerintah atau tetap menjadi oposisi.

"Pembicaraan itu memang ada dan kita tidak bisa pungkiri bahwa ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar istana untuk itu," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Baca juga: Dahnil Anzar: Pak Prabowo Tak Pernah Minta Jatah Menteri

"Memang ada pembicaran antara orang yang minta Presiden berkomunikasi dengan kita untuk membicarakan tentang kemungkinan kita bisa berkoalisi atau kemungkinan kita bisa masuk dalam pemerintahan," tutur dia.

Muzani menjelaskan bahwa partainya telah mengajukan konsep yang dapat dilakukan pemerintah terkait swasembada pangan, energi dan air.

Konsep yang diajukan tu merupakan janji kampanye Prabowo pada Pilpres 2019, misalnya penurunan tarif dasar listrik, harga sembako murah dan ketersediaan air bagi para petani di musim kemarau.

Baca juga: Usai Rapat Kabinet Terakhir, Siapa Menteri yang Bertahan?

Menurut Muzani, konsep dari Partai Gerindra telah diberikan secara tertulis kepada Presiden Jokowi dan beberapa pihak terkait.

Namun, Muzani mengatakan, pembicaraan dengan Presiden Jokowi baru sebatas tataran konsep dan belum masuk pada portofolio menteri atau orang-orang yang dianggap mampu menjalankan konsep tersebut.

Ia pun membantah kabar bahwa Prabowo telah mengajukan tiga kader Partai Gerindra sebagai menteri dalam Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca juga: Perebutan Ketua MPR, Gerindra Mengalah atas Arahan Prabowo-Megawati

"Ya secara resmi Pak Prabowo belum ajukan itu. Tapi sekali lagi ini baru pada konsep awal tentang bagaimana negara Indonesia yang kita cintai ini bisa mencapai pada swasembada pangan, energi, air dan seterusnya," kata Muzani.

"Sampai sekarang Pak Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina belum ambil keputusan tentang apakah kita mau berkoalisi atau kita berada di dalam oposisi," ucapnya.

Kompas TV Juru bicara PKS Muhammad Khalid menilai kinerja Presiden Joko Widodo di periode pertamabanyak yang tidak sesuai dengan harapan atau jauh di bawah ekspektasi. Khalid menilai kegagalan terbesar berasal dari menjaga komitmen penguatan terhadap KPK. Kontroversi RUU KPK dianggap politisi PKS sebagai puncak dari beberapa kegagalan periode pertama kepemimpinan Joko Widodo. Meluasnya aksi demo di berbagai daerah berdampak besar dari sisi politik sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu Khalid menilai Presiden Jokowi harus benar-benar tepat dalam mengambil keputusan kontrovesi RUU KPK. #RUUKPK #Jokowi #MenteriJokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Nasional
Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Nasional
PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

Nasional
TB Hasanuddin Titipkan 'Anak' Bantu BSSN Buru 'Hacker' PDN

TB Hasanuddin Titipkan "Anak" Bantu BSSN Buru "Hacker" PDN

Nasional
Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Nasional
Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Nasional
Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Nasional
Data PDN Tidak 'Di-back Up', DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Data PDN Tidak "Di-back Up", DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Nasional
Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Nasional
Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Nasional
Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Nasional
Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Nasional
Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Nasional
Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Nasional
PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo 'Giveaway'

PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo "Giveaway"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com