Pengamat: Tak Masalah jika Jokowi Tak Beri Kursi Menteri ke Gerindra

Kompas.com - 09/10/2019, 08:16 WIB
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto memberikan keterangan pers di Stasiun MRT Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (13/7/2019). Kedua kontestan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 lalu ini bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan selanjutnya naik MRT dan diakhiri dengan makan siang bersama. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPresiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto memberikan keterangan pers di Stasiun MRT Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (13/7/2019). Kedua kontestan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 lalu ini bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan selanjutnya naik MRT dan diakhiri dengan makan siang bersama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai tidak akan ada masalah jika presiden terpilih Joko Widodo ( Jokowi) tidak memberikan jatah menteri bagi Gerindra.

Partai Gerindra, kata dia, justru akan menjadi vitamin bagi pemerintah apabila partai pimpinan Prabowo Subianto itu berlaku sebagai oposisi.

"Saya pikir akan baik-baik saja (jika Jokowi tak beri jatah menteri ke Gerindra). Keberadaan Gerindra sebagai partai oposisi menjadi vitamin bagi pemerintah, karena ada yang mengontrol, mengingatkan," ujar Pangi kepada Kompas.com, Selasa (8/10/2019) malam.

Baca juga: Gerindra Disebut Dapat Jatah Menteri, Pengamat Sebut Tren Partai di Indonesia

Menurut Pangi, jika Gerindra berada di luar pemerintahan, akan ada kompetisi yang bisa membuat akselarasi kinerja kementerian dan presiden terpacu. Kuatnya oposisi akan membuat pemerintah bekerja keras untuk menunjukkan keberhasilan.

"Cara menjinakkan partai dengan merekrut kader partai tersebut masuk ke pos kabinet menurut saya itu tradisi lama, tidak ada jaminan juga nanti ketika menteri dari partai tersebut sudah diberikan namun masih menganggu," kata dia.

Menurut Pangi, sudah banyak contoh partai-partai yang kadernya diangkat jadi menteri, tetapi tetap berperan sebagai oposisi.

Salah satunya adalah PAN dan PKS. Kedua partai itu, kata Pangi, pernah mendapat jatah menteri, namun tetap tidak mendukung kebijakan serta program pemerintah di parlemen, selayaknya oposisi.

"Kalau begini (oposisi diberi jatah menteri) kan enggak bagus juga dipertahankan budaya politik pragmatis seperti ini ke depannya, merusak tatanan demokrasi dan budaya politik sehingga mengacaukan fatsun politik kita," kata dia.

Baca juga: Soal Menteri dari Gerindra, Jokowi Disarankan Fokus pada Partai Pengusung

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyouno menyampaikan, partainya tersebut meminta tiga posisi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf mendatang.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pun mengakui adanya pembicaraan antara utusan Partai Gerindra dan Presiden Jokowi terkait tawaran posisi menteri dalam pemerintahan periode 2019-2024.

"Pembicaraan itu memang ada. Kita tidak bisa mungkiri bahwa ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar Istana untuk itu," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X