Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Maharani: DPR Akan Kritik Pemerintah, Kami Bukan Tukang Stempel

Kompas.com - 08/10/2019, 13:14 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, kritik untuk pemerintah tetap harus dibangun di tengah sinergitas lembaga eksekutif dan legislatif.

Puan menegaskan, DPR tak akan jadi lembaga yang selalu menyetujui keinginan pemerintah.

"Sinergi itu menurut saya antara eksekutif dan legislatif itu harus dilakukan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun, bukan berarti kita itu kayak tukang stempel juga," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Baca juga: Ketua DPR Perempuan Pertama, Puan Diharapkan Percepat Pengesahan RUU PKS

Puan menjelaskan, setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat tentu akan dikawal DPR dan dilihat baik dan buruknya bagi masyarakat. 

DPR juga ditegaskannya tidak hanya akan melakukan kritik dan pengawasan saja, tetapi juga memberikan solusi kepada pemerintah agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai keinginan rakyat.

"Tentu saja yang ada di DPR ini boleh saja memberikan pengawasannya, memberikan oto kritik tetapi jangan sampai tidak ada solusinya. Harus ada solusi yang kita lakukan, jadi kita teriak-teriakan pun harus memberikan solusi kepada pemerintah," ucapnya.

Baca juga: Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap DPR Rendah, Puan: Tantangan Bagi Kami

Puan berharap, apapun dinamika politik yang terjadi di DPR, harmonisasi antara pimpinan tetap terjaga. Ia mengatakan, perbedaan kebijakan politik itu adalah hak yang biasa.

"Jangan sampai silaturahmi gotong royong yang ada itu kemudian menjadi tercerai berai hanya karena kepentingan individu, atau kelompok. Karena komitmen yang akan kami bangun adalah bagaimana menjaga NKRI tetap utuh dengan sesuai dengan konstitusi adalah parpol sebagai salah satu pilar demokrasi," pungkasnya.

Kompas TV Puan Maharani resmi dilantik sebagai Ketua DPR periode 2019-2024 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/19). Puan menjadi Ketua DPR perempuan pertama di Indonesia. “Izinkanlah saya atas pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk memimpin dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024.” Ujar Puan Maharani dalam pidato pertamanya, Selasa (1/10/19). Publik mengenal Puan sebagai putri presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri sekaligus cucu dari presiden pertama Indonesia Soekarno. Berikut jejak karir Puan Maharani dalam bidang politik. Pada 2006, ia menjadi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Puan juga pernah menjadi pengurus dalam DPP PDIP bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga periode 2010-2015. Puan jadi satu-satunya menko yang tak terkena reshuffle jelang 1 tahun masa pemerintahan Jokowi. Saat itu sejumlah menko diganti, yakni Menko Perekonomian, Menko Maritim, dan Menkopolhukam. Terakhir, Puan mundur dari kabinet kerja Jokowi karena meraih posisi di kursi Ketua DPR RI. Pada 2009, ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif PDI-P dari Dapil Jateng V (meliputi Surakarta, Sukoharjo, Klaten, Boyolali). Puan meraih suara terbanyak kedua di tingkat nasional, yaitu 242.504 suara. Sementara itu, Puan merupakan anggota Komisi VI dan Badan Kerja Sama Antarparlemen pada 2009 hingga 2014. Selain itu, ia merupakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang menggantikan posisi Tjahjo Kumolo. Pada pemilu 2014, Puan kembali maju sebagai caleg di dapil yang sama. Ia kembali menang dengan memperoleh 369.927 suara. Puanditempatkan di Komisi VI DPR yang membidangi industri, investasi, dan persaingan usaha. Kemudian, iaditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di kabinet kerja Presiden Joko Widodo periode 2014-2019. #PuanMaharani #KetuaDPRBaru #PelantikanAnggotaDPR
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com