Puan menegaskan, DPR tak akan jadi lembaga yang selalu menyetujui keinginan pemerintah.
"Sinergi itu menurut saya antara eksekutif dan legislatif itu harus dilakukan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun, bukan berarti kita itu kayak tukang stempel juga," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019).
Puan menjelaskan, setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat tentu akan dikawal DPR dan dilihat baik dan buruknya bagi masyarakat.
DPR juga ditegaskannya tidak hanya akan melakukan kritik dan pengawasan saja, tetapi juga memberikan solusi kepada pemerintah agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai keinginan rakyat.
"Tentu saja yang ada di DPR ini boleh saja memberikan pengawasannya, memberikan oto kritik tetapi jangan sampai tidak ada solusinya. Harus ada solusi yang kita lakukan, jadi kita teriak-teriakan pun harus memberikan solusi kepada pemerintah," ucapnya.
Puan berharap, apapun dinamika politik yang terjadi di DPR, harmonisasi antara pimpinan tetap terjaga. Ia mengatakan, perbedaan kebijakan politik itu adalah hak yang biasa.
"Jangan sampai silaturahmi gotong royong yang ada itu kemudian menjadi tercerai berai hanya karena kepentingan individu, atau kelompok. Karena komitmen yang akan kami bangun adalah bagaimana menjaga NKRI tetap utuh dengan sesuai dengan konstitusi adalah parpol sebagai salah satu pilar demokrasi," pungkasnya.
https://nasional.kompas.com/read/2019/10/08/13144401/puan-maharani-dpr-akan-kritik-pemerintah-kami-bukan-tukang-stempel