Ketua DPR Perempuan Pertama, Puan Diharapkan Percepat Pengesahan RUU PKS

Kompas.com - 08/10/2019, 09:07 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai Ketua DPR perempuan pertama, Puan Maharani diharapkan dapat mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Komisioner Komisi Nasional Perempuan Mariana Amiruddin mengatakan, agar bisa mempercepat pengesahan RUU tersebut, Puan mesti membentuk panitia khusus antarkomisi.

"Kita berharap Puan bisa membantu mendorong RUU dibahas dan membentuk panitia khusus antarkomisi. Tentu dengan wakil-wakilnya. Segala hal perlu kita upayakan," ujar Mariana kepada Kompas.com, Selasa (8/10/2019).

Baca juga: Permintaan Maaf Komnas Perempuan soal RUU PKS...

Panitia khusus antarkomisi yang dimaksud, kata dia, tidak hanya komisi VIII yang menangani soal RUU PKS ini, tetapi juga dengan komisi-komisi lainnya.

Hal tersebut dikarenakan komisi lain pun memiliki bidang yang diperlukan oleh kasus-kasus kekerasan seksual.

"Misalnya bidang kesehatan dan pendidikan. Kalau di Komisi VIII kan hanya soal agama, sehingga tidak cukup," kata dia.

Oleh karena itu, pihaknya pun berencana untuk menemui anggota baru DPR, terutama mereka yang berkaitan dengan perlindungan perempuan.

Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait juga berharap dengan terpilihnya Puan Maharani sebagi ketua DPR perempuan pertama bisa mempercepat pengesahan RUU PKS menjadi UU.

Meskipun dia menilai, definisi dan konten RUU PKS saat ini belum mencerminkan keadilan bagi anak dan perempuan sebagai korban.

"Hak-hak korban masih belum terlindungi. Justru pelaku yang mendapat perlindungan. Namun kami menaruh harapan setelah Puan Maharani sebagai perempuan pertama yang menjadi ketua DPR, dapat memastikan RUU PKS menjadi UU," kata dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Kini Jadi Pangkostrad

Profil Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Kini Jadi Pangkostrad

Nasional
Tanggapi RUU BUMDes, Gus Halim: UU Cipta Kerja Sudah Holistik dan Komprehensif

Tanggapi RUU BUMDes, Gus Halim: UU Cipta Kerja Sudah Holistik dan Komprehensif

Nasional
Pasien Omicron Kini Bisa Isolasi di Rumah, Berapa Lama Durasinya?

Pasien Omicron Kini Bisa Isolasi di Rumah, Berapa Lama Durasinya?

Nasional
Menantu Luhut Binsar Pandjaitan, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak Resmi Jadi Pangkostrad

Menantu Luhut Binsar Pandjaitan, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak Resmi Jadi Pangkostrad

Nasional
Gus Halim: Minyak Goreng Satu Harga Penting Demi Wujudkan Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan

Gus Halim: Minyak Goreng Satu Harga Penting Demi Wujudkan Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan

Nasional
Simak Kriteria Pasien Omicron yang Wajib Dirawat di RS dan Boleh Isolasi di Rumah

Simak Kriteria Pasien Omicron yang Wajib Dirawat di RS dan Boleh Isolasi di Rumah

Nasional
Gelombang Ketiga Covid-19 di Depan Mata, Kasus Harian Kembali Catat Rekor

Gelombang Ketiga Covid-19 di Depan Mata, Kasus Harian Kembali Catat Rekor

Nasional
Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan, Dapat Santunan

Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan, Dapat Santunan

Nasional
Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Nasional
Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Nasional
Megaproyek 'Nusantara': Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Megaproyek "Nusantara": Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Nasional
UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, 'Positivity Rate' PCR 7,92 Persen

UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, "Positivity Rate" PCR 7,92 Persen

Nasional
UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

Nasional
UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.