Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: Ada Pihak yang Menyerang Novel Baswedan dengan Fitnah

Kompas.com - 03/10/2019, 21:33 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan banyaknya tudingan miring di media sosial yang diarahkan kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menilai, hal itu merupakan ironi karena Novel terus diserang dengan berbagai fitnah sedangkan pelaku penyerangan terhadap Novel tak kunjung terungkap.

"Dalam keadaan dia sakit dan pelaku penyerangan yang belum ditemukan, kami melihat ada upaya pihak-pihak tertentu untuk terus menyerang Novel berkali-kali dengan fitnah dan isu-isu yang kami lihat itu adalah isu-isu bohong yang disebarkan sedemikian rupa," kata Febri, Kamis (3/10/2019).

Baca juga: Beredar Foto Novel Baswedan di Bandara, Ini Penjelasan Kuasa Hukum dan KPK

Febri menyebut, setidaknya ada tiga kabar bohong terkait Novel yang disebar di media sosial, salah satunya foto Novel bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dikaitkan dengan kertas bertuliskan tertulis “Tanda Bukti Penerimaan Laporan/Informasi Dugaan TPK”.

Febri menegaskan, narasi yang dibangun itu merupakan bohong lantaran kedeputian tempat Novel bekerja sama sekali tidak mengurusi laporan pengaduan masyarakat sebagaimana yang dituduhkan.

Oleh sebab itu, Febri mengajak publik untuk menyaring informasi-informasi yang beredar di media sosial karena banyaknya informasi palsu terkait Novel dan KPK yang sedang tersebar saat ini.

"Agar kita semua memiliki empati terhadap kondisi saat ini dan juga agar lebih cermat dan hati-hati menggunakan hak dan juga kebebasan dalam berkomunikasi di publik tersebut," kata Febri.

Baca juga: [KLARIFIKASI] Foto Novel Baswedan di Bandara

Alih-alih mempercayai kabar bohong terkait Novel, menurut Febri, publik sebaiknya ikut mengawal kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan yang pelakunya tak kunjung terungkap meski waktu telah berjalan selama 900 hari.

"Mungkin lebih baik kita fokus ke sana karena nanti kalau pelaku penyerangan itu ditemukan, tentu ini akan menjadi kabar yang cukup baik ya keseriusan kita semua untuk mengungkap penyerangan terhadap penegak hukum," ujar Febri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com