KLHK: Korporasi Asing dan Dalam Negeri Terlibat Karhutla Tetap Disegel

Kompas.com - 01/10/2019, 21:08 WIB

Deti Mega Purnamasari,

Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

Deti Mega Purnamasari

Penulis

Fabian Januarius Kuwado

Editor

Lihat Foto

Dirjen Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup KLHK Rasio Ridho Sani saat memberikan keterangan pers di acara Forum Merdeka Barat 9 di Kantor KLHK, Selasa (1/10/2019).(KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan, tidak pandang bulu dalam hal penegakkan hukum terhadap korporasi yang terlibat pembakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Apabila ditemukan unsur pidana, korporasi asing atau korporasi milik warga negara Indonesia akan tetap ditindak sesuai hukum yang berlaku.

"Di dalam penegakkan hukum, kami tidak membedakan, ini perusahaan asing atau dalam negeri," ujar Direktur Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Rasio Ridho Sani dalam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Kantor KLHK, Selasa (1/10/2019).

"Bagi kami, subjek hukumnya sama. Siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan atau terkait karhutla harus bertanggung jawab," lanjut dia.

Buktinya, korporasi asing yang statusnya penanaman modal asing (PMA) dan terlibat karhutla tetap disegel. Korporasi itu berasal dari Malaysia dan Singapura.

Diberitakan, polisi serta KLHK menyegel lahan milik korporasi asing yang berada di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Penyegelan terkait karhutla di lahan itu.

Perusahaan asing tersebut, antara lain PT SP (Singapura) di Kalimantan Barat, PT IGP (Malaysia) di Kalimantan Barat, PT MJSP (Malaysia) di Kalimantan Tengah, PT SIA (Malaysia) di Kalimantan Barat.

Selanjutnya, PT GH (Singapura) di Riau, PT SMA (Singapura) di Kalimantan Barat, PT RKA (Malaysia) di Kalimantan Barat, PT AUS (Singapura) di Kalimantan Tengah, PT HKI (Singapura) di Kalimantan Barat.

Kemudian PT API (Malaysia) di Riau, PT FI (Singapura) di Kalimantan Barat, PT GMU (Hong Kong) di Kalimantan Barat, PT NPC (Singapura) di Kalimantan Timur, PT AAI (Singapura) di Kalimantan Barat, PT WAJ (Singapura) di Sumatera Selatan, dan PT KGP (Malaysia) di Kalimantan Barat.

Seluruh perusahaan itu berstatus PMA. Sisanya, 4 perusahaan yang tak disebut jenis perseroannya, yakni PT RK, PT THIP, PT TANS, dan PT MAS.

Kompas TV Anggota DPR terpilih dari Partai Gerindra, Mulan Jameela menghadiri pelantikan anggota DPR RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/19). Mulan kenakan pakaian adat Bugis yang telah dimodifikasi. “Baju bodo” yang dikenakan Mulan merupakan rancangan desainer indonesia Didiet Maulana. Sebagai paduannya, Mulan memakai kain sarung Makassar. Mulan kenakan kerudung dengan warna senada baju dan sarung. Usai melantik anggota DPR RI 2019 -2024, pimpinan DPR sementara dan perwakilan tiap fraksi langsung menggelar rapat konsultasi. Agendanya menetapkan fraksi-fraksi di DPR dan menetapkan ketua serta Wakil Ketua DPR periode 2019-2024. #MulanJameela #PelantikanDPR #AnggotaDPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.