Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies: Ancaman Penggantian Pancasila dengan Komunis Itu Nyata

Kompas.com - 01/10/2019, 09:40 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan bahwa ancaman hendak mengganti ideologi negara Pancasila menjadi negara komunis bukan cerita fiksi, namun sebuah kenyataan.

Hal itu disampaikan Anies usai menjadi inspektur upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2019 di Lapangan Silang Monas Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2019).

"Ketika kita memperingati hari kesaktian Pancasila ini mengingatkan kita bahwa ancaman penggantian ideologi Pancasila dengan komunis itu nyata. Itu bukan fiksi, tapi itu adalah kenyataan, dan itu sudah berulang kali," kata Anies di lokasi.

Momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini, kata dia, menjadi alarm bagi warga negara Idonesia untuk selalu waspada, dan memperhatikan tanda-tanda serta kemungkinan adanya usaha yang ingin menjatuhkan Pancasila.

"Karena itu peringatan ini juga harus mengingatkan kita untuk selalu waspada, selalu memperhatikan tanda-tanda kemungkinan untuk ada usaha-usaha penggantian seperti itu," ujarnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menuturkan, langkah paling ampuh mempertahankan pancasila dari ancaman ideologi lain adalah dengan merawat Pancasila.

Butir-butir Pancasila harus dijalankan dalam kesaharian terutama sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ia juga meyakini, bila sila ini diimplementasikan dengan baik di tengah masyarakat, maka Ideologi baru yang hendak diusung kelompok tertentu bakal mental dengan sendirinya.

"Kalau ada pelaksanaan sebaik-baiknya sila Keadilan Sosial maka InsyaAllah ideologi-ideologi alternatif yang dipaksakan tidak akan bisa menembus karena masyarakat merasakan bahwa Pancasila menjadi keseharian, Pancasila dalam keadilannya menjadi kenyataan," tutup Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com