Terpilihnya Lima Pimpinan KPK di Tengah Derasnya Penolakan Publik...

Kompas.com - 13/09/2019, 09:53 WIB

Rakhmat Nur Hakim,

Bayu Galih

Tim Redaksi

Rakhmat Nur Hakim

Penulis

Bayu Galih

Editor

Lihat Foto

Selembar kain hitam yang menutupi logo KPK tersibak saat berlangsungnya aksi dukungan untuk komisi anti rasywah itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Berbagai aksi dukungan untuk KPK dilakukan berbagai elemen masyarakat setelah sebelumnya jajaran pimpinan bersama pegawai KPK menggelar aksi berkabung atas pelemahan terhadap KPK melalui revisi UU KPK oleh DPR serta seleksi capim KPK yang dinilai meloloskan orang-orang yang bermasalah. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.(ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Pegawai KPK membawa bunga dan poster untuk dibagikan kepada warga pada melakukan aksi saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor di kawasan Bundaran HI Jakarta, Minggu (8/9/2019). Aksi tersebut untuk menolak revisi UU KPK yang dianggap melemahkan kewenangan lembaga anti rasuah itu. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memiliki pimpinan baru. Lima pimpinan baru itu ialah Irjen Firli Bahuri selaku ketua, Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Alexander Marwata sebagai wakil ketua.

Lima orang itu dipilih Komisi III DPR di tengah munculnya isu pelemahan KPK.

Sejak awal, proses seleksi kerap mendapat kritik dari masyarakat lantaran Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK dinilai publik tak transparan dalam memilih nama-nama untuk disodorkan ke Presiden Joko Widodo.

Sebelum Presiden menyodorkan 10 nama calon pimpinan KPK, publik ramai-ramai menolak. Sebab, beberapa nama dinilai publik cacat integritas.

Irjen Firli, misalnya, dituding terlibat pelanggaran etik karena pertemuannya dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat M Zainul Majdi (MZM) pada 12-13 Mei 2018.

Saat itu, KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan Pemerintah Provinsi NTB. Kala itu, Firli menjabat deputi penindakan di KPK.

Firli juga ditolak oleh sejumlah pegawai KPK untuk memimpin lembaga antikorupsi itu.

Sedikitnya ada 500 pegawai KPK yang disebut menolak Firli menjadi pimpinan KPK periode mendatang.

Hal itu disampaikan oleh pegiat antikorupsi Saor Siagian dalam diskusi di KPK, Rabu (28/8/2019).

Menurut dia, penolakan itu adalah peringatan bagi Panitia Seleksi Capim KPK agar selektif dalam menyaring sepuluh nama capim KPK yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Saya bayangkan saya bisa suarakan ini bukan hanya 200 tapi 500. Barangkali ini pesan kepada pansel apakah dia akan memilih orang yang akan ditolak, ya terserah. Tapi itulah peran-peran yang bisa kami lakukan sebagai publik," kata Saor.