Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kerusuhan di Papua, Ketua DPR Desak Komisi I Kaji Ada Tidaknya Unsur Separatisme

Kompas.com - 29/08/2019, 20:48 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengaku prihatin akan insiden kontak senjata dalam aksi unjuk rasa di Kabupaten Deiyai, Papua yang berakibat pada jatuhnya korban dari aparat keamanan dan masyarakat.

Bambang mendesak TNI-Polri untuk meredamkan situasi di Papua secepatnya dan meminta Komisi I DPR melakukan kajian apakah ada atau tidak gerakan-gerakan separatis.

"Kita pimpinan juga mendorong Komisi I DPR untuk melakukan kajian apakah nanti berbagai peristiwa itu dan gerakan-gerakan yang ada bisa dikategorikan menjadi gerakan separatis atau gerakan orang bersenjata," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Bambang mengatakan, selaku pimpinan DPR, ia menyerahkan mekanisme pengkajian kerusuhan di Papua itu kepada Komisi I.

Baca juga: Jokowi Minta Masyarakat Papua Tenang

Menurut dia, Komisi I tentu akan meminta penjelasan kepada pihak-pihak terkait untuk kemudian diambil kebijakan yang konkret. 

"Selain itu kita punya komando pasukan khusus untuk itu yang baru saja diresmikan kemarin, dan bisa kita segera operasikan ini. Saya meminta dan mendorong untuk melakukan pembahasan ini kepada pihak-pihak terkait," ujar dia. 

Bambang menilai, Presiden Joko Widodo serius dalam menangani permasalahan di Papua.

Ia mendengar, Presiden akan bertemu tokoh-tokoh adat dan agama Papua untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Sebelumnya, kontak senjata terjadi di wilayah Deiyai, Papua, Rabu (28/8/2019). Satu prajurit TNI AD dikabarkan gugur, sementara dua anggota Polri terluka.

Kapolda Papua Irjen Rudolf Rodja mengatakan, anggota TNI AD gugur akibat terkena panah, demikian pula dua anggota Polri dari Brimob dan Dalmas.

Dalam insiden tersebut, dilaporkan satu pucuk senjata milik TNI AD hilang.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menyampaikan, unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Deiyai. 

"Mereka menuntut bupati menandatangani persetujuan referendum," ujar Dedi ketika ditemui di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Rabu sore.

Baca juga: Dituding Perkeruh Kasus Mahasiswa Papua, Kantor LBH Surabaya Didemo

Di sela tuntutan para demonstran, aparat kepolisian dan TNI sempat berhasil bernegosiasi dengan mereka. Aparat nyaris berhasil membujuk massa untuk menghentikan aksi mereka.

Pada saat negosiasi masih berlangsung, Dedi mengatakan, sekitar seribu orang tiba-tiba datang ke lokasi dari segala penjuru. Mereka membawa senjata tajam, bahkan diduga membawa senjata api.

Pada saat itulah kontak tembak antara massa tersebut dengan aparat terjadi.

Dedi menyebut, massa yang tiba-tiba hadir itu diduga kuat merupakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' hingga Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" hingga Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com