Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alexander Ungkap Konflik Antara Penyidik Polri dan Independen di KPK

Kompas.com - 27/08/2019, 13:39 WIB
Christoforus Ristianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon pimpinan KPK petahana Alexander Marwata mengakui, penyidik KPK berlatar belakang Polri memang kerap tidak akur dengan penyidik KPK berlatar belakang independen.

Ketidakakuran inilah yang mencuatkan isu terjadi konflik di internal KPK.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 tersebut menanggapi pertanyaan anggota Pansel capim KPK Al Araf, dalam tahapan wawancara dan uji publik seleksi capim KPK di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).

"Karena di sana itu (Direktorat Penyidikan) ada penyidik dari kepolisian dan penyidik internal yang rentan terjadi konflik," ungkap Alex.

Baca juga: Alexander Marwata Beberkan Upaya-upaya Pelemahan KPK

Ketidakharmonisan penyidik berlatar belakang Polri dengan independen, lanjut Alex, terungkap salah satunya dari peristiwa penyobekan buku merah penanganan kasus kekerasan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

"Misalnya ketika buku merah disobek, itu ada kecurigaan (penyidik independen), kalau itu dilakukan oleh penyidik kepolisian. Kemudian ada bahan penyadapan yang bocor, ada kecurigaan seperti itu," lanjut dia.

Alexander sempat meredam konflik-konflik tersebut dengan cara berkomunikasi secara terbuka dengan penyidik dari kedua belah pihak.

"Kita langsung panggil para penyidik, baik dari internal, maupun kepolisian ataupun deputinya untuk menyelesaikan permasalahan itu. Rasa-rasanya hal itu harus dibangun," ujar Alexander.

Menurut Alex, kerja sama antarlembaga penegak hukum memang perlu diperbaiki. Dengan demikian, tidak perlu lagi ada konflik apabila unsur-unsur penegak hukum bekerja dalam satu unit.

Baca juga: Cerita Alexander Marwata Sulit Akses BAP dari Penyidiknya Sendiri

Pada intinya, jangan sampai konflik internal justru melemahkan kinerja KPK.

"Kita harus mendewasakan atau memsupervisi kepolisan dan kejaksaan. Mereka juga pekerja profesional. Dalam beberapa kasus ketika ada calon tersangka dari kepolisian, kita limpahkan kok ke kepolisian, kita supervisi," tandas Alex.

Wawancara dan uji publik ini sendiri dilaksanakan selama tiga hari, yakni dari tanggal 27 hingga 29 Agustus 2019.

Sebanyak 20 orang capim KPK yang lolos seleksi profile assessment melanjutkan tahap seleksi ke tes kesehatan pada Senin (26/8/2019) dan dilanjutkan dengan tahapan ini.

Nantinya dari 20 orang tersebut akan terpilih 10 orang yang diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. 

 

Kompas TV Panitia seleksi calon pimpinan KPK 2019-2023 menggelar uji publik kepada 20 Capim KPK yang telah melakukan tes kesehatan Senin (27/8/2019) lalu. Uji publik dilaksanakan di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta. Seleksi calon pimpinan KPK sudah memasuki tahap akhir. Tes wawancara dan uji publik akan berlangsung selama 3 hari sejak 27 Agustus hingga 29 agustus 2019 kedepan. Pada hari pertama tes wawancara dan uji publik ada 7 nama capim yang akan menjalaninya. Ada dua panelis mewakili publik yang mewawancarai para capim yakni Sosiolog Meuthia Ganie-Rochman dan advokat sekaligus ahli hukum pidana Luhut Pangaribuan. #CalonPimpinanKPK #UjiPublik
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com