Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Konstitusi Bangsa Indonesia Sudah Konsisten Sejak Dulu

Kompas.com - 18/08/2019, 11:43 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa konstitusi bangsa Indonesia sudah konsisten sejak dulu.

Hal tersebut disampaikan Kalla dalam Peringatan Hari Konstitusi dan Seminar Nasional 'Evaluasi Pelaksanaan UUD 1945' yang digelar di Gedung Nusantara IV, Komplek DPR/MPR, Minggu (18/8/2019).

"Kalau kita lihat sejarah, konstitusi kita itu sesuatu yang sangat konsisten. Dari waktu ke waktu dan proses yang baik. Kita merdeka 17 Agustus. Besoknya konstitusi diresmikan," kata Kalla.

Baca juga: Menjawab Pertanyaan tentang Kenetralan Mahkamah Konstitusi...

"Tapi prosesnya ke belakang sudah dibahas lama oleh BPUPKI sejak tanggal 7 Agustus. Jadi itu sudah dibahas. Kita satu pasal berbulan-bulan dibahas DPR. Beliau-beliau (BPUPKI) membentuk dasar negara 10 hari," lanjut mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini.

Ia menjelaskan, dasar konstitusi bangsa ini, yaitu Pancasila dibahas para pendiri bangsa dua bulan sebelum Indonesia merdeka.

Dengan demikian, kata dia, ada proses yang dilakukan sesuai tahapan untuk membentuk konstitusi negara ini. Mulai dari Pancasila pada bulan Juni, draft konstitusi pada 7 Agustus, merdeka 17 Agustus, dan konstitusi yang diberlakukan pada 18 Agustus.

"Jadi kemerdekaan ini tidak tiba-tiba. Konstitusi tidak tiba-tiba," kata dia.

Selain itu, kata dia, pada 1920 dan 1930-an partai-partai yang ada di negeri ini juga membuat perjuangan sendiri-sendiri. Sampai akhirnya tiba di Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.

Baca juga: Wapres Kalla Hadiri Peringatan Hari Konstitusi

"Persatuannya di situ. Jadi ada kebangkitan, perjuangan politik, persatuan, dasar, kemerdekaan, ada konstitusi," kata dia.

"Jadi perjuangan bangsa ini oleh bapak bangsa konsisten, tidak tiba-tiba dan mempunyai suatu dasar yang kuat daripada itu," pungkas dia.

Oleh karena itu, menurut dia patut disyukuri bahwa negeri ini telah hadir dan berkembang dalam usia yang cukup matang, yakni 74 tahun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com