Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin: KIK Belum Ada Kesepakatan soal Kursi Ketua MPR

Kompas.com - 02/08/2019, 17:19 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, sampai saat ini Koalisi Indonesia Kerja (KIK) belum menyepakati posisi kursi ketua MPR 2019-2024, termasuk keinginan Golkar untuk mengisi kursi ketua MPR.

Menurut Muhaimin, partai-partai KIK akan duduk bersama untuk membahas lebih lanjut soal kursi ketua MPR.

"Kita sudah bersepakat akan didiskusikan lebih matang, lebih detail lagi terus-menerus didiskusikan sampai tuntas pada 1 Oktober, tetapi sampai hari ini formula detailnya belum, siapa ketua, siapa wakil belum," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum'at (2/8/2019).

Baca juga: PPP: Pemilihan Ketua MPR Baiknya Dilakukan Secara Musyawarah

Muhaimin menilai, wajar jika saat ini semua partai menyampaikan keinginannya untuk mengisi kursi ketua MPR. Namun, lanjut Muhaimin, salah satu pertimbangan ketua MPR itu adalah ketokohannya.

Muhaimin mempersilakan apabila ada calon ketua MPR yang lebih baik dari dirinya. Akan tetapi, jika tidak ada yang lebih baik, ia siap menjadi ketua MPR.

"Nanti kita lihat figur ketua yang paling pas, saya sih silakan saja kalau ada yang lebih baik dari saya, saya enggak ada masalah, tetapi kalau lebih baik saya kenapa bukan saya, kan kira-kira begitu," ujar dia.

"Tetapi kalau ada yang lebih dari saya, ya monggo, tetapi belum ada keputusan, karena nanti kuncinya dibahas bersama-sama dan dicari yang terbaik diantara koalisi," ucap dia.

Selanjutnya, Muhaimin menegaskan, belum ada kesepakatan dalam KIK terkait kursi Ketua MPR. Menurut dia, kunci kesepakatan itu adalah komunikasi antar-partai dengan presiden Joko Widodo

"Ini semua salah satunya ada di komunikasi antar-partai, ada komunikasi di partai dengan presiden terus," ucap dia.

Baca juga: Ace Hasan: Golkar Sudah Sampaikan Ingin Kursi Ketua MPR ke Jokowi dan KIK

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini Ace Hasan Syadzily mengatakan, Golkar telah menyampaikan keinginannya untuk mengisi kursi ketua MPR 2019-2024 kepada presiden Joko Widodo.

"Kami sudah menyampaikan keinginan Partai Golkar kepada Presiden Jokowi tentang kursi ketua MPR yang akan ditempati kader Partai Golkar, sejak dua bulan yang lalu," kata Ace saat dihubungi, Jum'at (2/8/2019).

Ia mengatakan, hal yang sama juga telah disampaikan ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pada saat pertemuan empat ketum parpol di Kantor DPP Nasdem, Senin (22/7/2019).

"Demikian juga, kami telah bicarakan hal tersebut kepada para Ketua Umum Partai Politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dalam beberapa kesempatan yang lalu, termasuk yang terakhir dalam pertemuan di Gondangdia, Jakarta," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com