Ace Hasan: Golkar Sudah Sampaikan Ingin Kursi Ketua MPR ke Jokowi dan KIK

Kompas.com - 02/08/2019, 15:00 WIB

Haryanti Puspa Sari,

Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Haryanti Puspa Sari

Penulis

Diamanty Meiliana

Editor

Lihat Foto

Ketua DPP partai Golkar, Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019)(KOMPAS.com/Haryantipuspasari)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar bidang Media dan Penggalangan Opini Ace Hasan Syadzily mengatakan, Golkar telah menyampaikan keinginannya untuk mengisi kursi ketua MPR 2019-2024 kepada presiden Joko Widodo.

"Kami sudah menyampaikan keinginan Partai Golkar kepada Presiden Jokowi tentang kursi Ketua MPR yang akan ditempati kader Partai Golkar, sejak dua bulan yang lalu," kata Ace saat dihubungi, Jum'at (2/8/2019).

Ia mengatakan, hal yang sama juga telah disampaikan ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pada saat pertemuan empat ketum parpol di Kantor DPP Nasdem, Senin (22/7/2019).

"Demikian juga, kami telah bicarakan hal tersebut kepada para Ketua Umum Partai Politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dalam beberapa kesempatan yang lalu, termasuk yang terakhir dalam pertemuan di Gondangdia, Jakarta," ujarnya.

Selanjutnya, Ace berharap komunikasi yang telah diupayakan Golkar ke Jokowi dan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dapat mewujudkan keinginan partai.

Ia meyakini KIK menyetujui hal itu.

"Kami meyakini Koalisi Indonesia Kerja (KIK) solid untuk kepentingan hal itu," pungkasnya.

Saat ini, partai-partai yang tergabung dalam koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin sama-sama menginginkan kursi Ketua MPR 2019-2024.

Partai Golkar dan PKB menjadi partai yang sering menyatakan keinginan tersebut.

Adapun PDI-P mengatakan, tak ada larangan apabila sebuah partai yang menduduki kursi Ketua DPR, kemudian menduduki kursi ketua MPR.

Selanjutnya, PPP berharap partainya dapat mengisi kursi pimpinan MPR. Sementara itu, Nasdem menyerahkan kursi ketua MPR kepada pimpinan parpol yang lebih muda.

Kompas TV Ketua MPR Zulkifli Hasan mendukung rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Hanya saja, Zulkifli mengingatkan perlu pengkajian ulang guna perencanaan yang matang. Zulkifli menilai pemerintah harus mengkaji efek positif dan negatif, pemindahan pusat pemerintahan RI tersebut. Zulkifli meminta agar pemerintah tidak membuat keputusan tergesa-gesa. Sebelumnya, meski belum sepenuhnya terjawab, namun teka-teki lokasi ibu kota baru mulai terkuak, setelah pemerintah memastikan ibu kota baru berlokasi di Pulau Kalimantan. Sejauh ini, dari lima provinsi yang ada di Kalimantan, tiga di antaranya, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah yang sangat dipertimbangkan menjadi tuan rumah ibu kota baru. Meski ada keyakinan dari ketiga provinsi untuk menjadi tuan rumah bagi ibu kota baru, namun, Bappenas menyatakan, proses kajian panjang masih perlu dilakukan. Pada Mei lalu, Presiden Jokowi sudah mengunjungi sejumlah daerah di Kalimantan untuk memastikan kelayakan sebagai calon ibu kota negara yang baru. Daerah yang dikunjungi di antaranya adalah kawasan Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dan Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Pemerintah pun terus mengkaji berbagai aspek terkait wilayah calon ibu kota baru, mulai dari aspek kebencanaan, pasokan air, demografi hingga masalah sosial politik. Presiden menyatakan, akan menyampaikan secara resmi tempat pemindahan ibu kota pada Agustus mendatang. #IbuKotaBaru #Jokowi #IbuKotaIndonesia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.