Saat Peraih Emas Olimpiade Diperiksa KPK...

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks atlet bulu tangkis tersohor Taufik Hidayat terlihat di sekitar Gedung Merah-Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (1/8/2019) kemarin.

Maksud kedatangan Taufik di markas KPK yakni menghadiri pemeriksaan yang dijadwalkan oleh KPK.

Taufik diperiksa terkait statusnya sebagai Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga.

"Taufik Hidayat dimintakan keterangan dalam penyelidikan sebagai Wakil Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) dan Staf Khusus di Kemenpora," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi.

Baca juga: Periksa Taufik Hidayat, Ini Penjelasan KPK

Taufik diperiksa selama kurang lebih lima setengah jam. Ditemui selepas pemeriksaan, Taufik mengaku dicecar sejumlah pertanyaan yang umnya berkaitan dengan Menpora Imam Nahrawi.

"Kurang lebih ada lumayan ya, 8-9 (pertanyaan) ya kenal Pak Imam di mana, itu-itu saja, enggak ada yang gimana-gimana. Tentang Menpora saja sih, yang lain enggak ada, itu saja," kata Taufik.

Saat ditanya oleh wartawan apakah Taufik ditanya mengenai proposal dan hibah, alokasi honor di Satlak Prima, atau hubungannya dengan asisten pribadi Menpora, Miftahul Ulum, Taufik menggeleng.

"Enggak, enggak ada juga. (Pertanyaannya) sebagai apa, si ini siapa, kenal ini, kenal ini, ya di situ saja. Enggak ada yang lain," ujar peraih medali emas Olimpiade 2004 tersebut.

Pengembangan kasus

Febri mengatakan, pemeriksaan Taufik berkaitan dengan kasus baru yang merupakan pengembangan dari kasus suap dana hibah KONI yang melibatkan pejabat KONI dan Kemenpora.

Namun, Febri enggan menyebut perkara yang sedang didalami KPK.

"Yang pasti ada beberapa fakta-fakta persidangan kemarin yang perlu didalami lebih lanjut oleh tim," ujar Febri," kata Febri.

Baca juga: Diperiksa KPK, Taufik Hidayat Mengaku Ditanya soal Menpora

Dalam rangkaian persidangan kasus tersebut, nama Miftahul Ulum disebut jaksa KPK dalam surat dakwaan terhadap Sekjen KONI Ending dan Bendahara Umum KONI Johny E Awuy.

Dalam surat dakwaan, jaksa mengatakan bahwa Miftahul sejak awal mengarahkan agar pejabat KONI memberikan fee kepada pihak Kemenpora RI terkait urusan pencairan dana hibah.

Kepala Bagian Keuangan KONI Eni mengakui pernah ada penyerahan uang Rp 3 miliar kepada Miftahul Ulum.