Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waketum Demokrat: SBY Akan Lawatan Politik ke Jokowi Awal Agustus

Kompas.com - 27/07/2019, 14:46 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyebutkan, Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan lawatan ke tokoh-tokoh politik pada awal Agustus ini, termasuk Presiden Joko Widodo.

Hal itu dikatakan Syarief saat menjadi pembicara dalam diskusi polemik bertajuk "Utak-Atik Manuver Elite" di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2019).

"Pak SBY sudah memberikan penegasan beliau akan aktif kembali sekalipun mengamati kondisi terkini tentunya akan menjalin komunikasi-komunikasi dengan presiden tepiilih dan diyakini akan dilakukan dalam waktu yang tidak lama lagi. Dalam waktu singkat, sekarang tanggal 27, katakanlah awal Agustus," kata Syarief.

Baca juga: SBY dan DPD Mulai Bahas Arah Politik Demokrat, Sekjen Sebut 9 September Akan Jadi Hari Istimewa

Dia menjelaskan, saat Ani Yudhoyono sakit hingga meninggal dunia, SBY berkonsentrasi pada Ani hingga akhirnya berduka karena sang istri meninggal dunia.

Maka, tugas konsolidasi kepartaian diberikan kepada putranya yang merupakan Komandan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Untuk itu, lanjutnya, guna menjalin kembali rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019, SBY sendiri berjanji kembali menangani Demokrat dengan lawatan politiknya.

"Akan terjadi komunikasi-komunikasi dengan presiden terpilih dan itu diyakini akan dapat dilakukan tidak dalam waktu yang lama lagi ya saya pikir," ujar dia.

Baca juga: SBY Sudah Kumpulkan DPD Demokrat di Cikeas, Apa yang Dibahas?

Lawatan politik SBY, seperti diungkapkan Syarief, dilakukan awal Agustus karena komunikasi antarpartai politik menjelang penyusunan kabinet hingga formasi pimpinan parlemen juga semakin dekat sehingga Demokrat perlu berkomunikasi langsung dengan petinggi-petinggi parpol.

"Pak SBY akan berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan parpol dan tentu ini waktunya semakin dekat tinggal dua bulan. Jadi komunikasi antarpimpinan partai saya pikir akan jadi prioritas juga," katanya.

Kompas TV Partai Demokrat berharap Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi salah satu menteri kabinet Jokowi-Ma’ruf yang mewakili generasi muda seperti yang diingingkan Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan, memilih menteri adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. Partai Demokrat pun mempersilakan presiden terpilih, Joko Widodo untuk menarik AHY jika dianggap sebagai perwakilan dari generasi masa depan pemimpin bangsa. Terkait posisi Demokrat jika AHY masuk kabinet, Syarief menyebut masih banyak waktu untuk konsolidasi internal. #AHY #Demokrat #MenteriJokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com