Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demi Pilpres 2024, Gerindra Dinilai Lebih Baik Gabung ke Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 11/07/2019, 16:06 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, Partai Gerindra lebih baik bergabung dengan koalisi partai politik pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin 2019-2024 mendatang.

"Kenapa? Pertama, sepanjang partai ini berdiri, belom pernah masuk ke pemerintahan dan satu-satunya partai yang belum menikmati kursi pemerintahan, ya Gerindra," kata Ray ketika ditemui di Kantor Formappi, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Baca juga: Wasekjen PKB Nilai Koalisi Jokowi-Maruf Sudah Terlalu Gemuk

Apabila Gerindra bergabung ke koalisi parpol pendukung pemerintah, tidak hanya pemerintah yang mendapatkan keuntungan politik, namun juga bagi partai besutan Prabowo Subianto itu sendiri.

Ray mengatakan, setidaknya Gerindra dapat lebih leluasa dalam mempersiapkan generasi selanjutnya dalam kontestasi Pemilu 2024.

"Tawaran itu bagi Gerindra sebenarnya menguntungkan. Regenerasi di lingkungan mereka tidak mandek, ini udah mulai generasi kedua gitu," ujar Ray.

Baca juga: Sekjen Gerindra Sebut Prabowo Belum Tentukan Sikap soal Wacana Bergabung dengan Jokowi

Berdasarkan pemetaan, lanjut Ray, tokoh-tokoh yang diprediksi berlaga dalam Pemilu 2024 merupakan tokoh-tokoh generasi kedua dari tokoh senior. Gerindra semestinya juga melakukan manuver yang sama. 

"Sudah turun ke generasi kedua. Soekarno sudah ke Puan, SBY ke AHY lalu Amien Rais juga sudah turun ke anak-anaknya. Soeharto itu juga sudah Titiek lah sekarang yang agak baik. Kalau sampai mereka (Gerindra) tidak melakukan proses ini, 2024 mereka akan ketinggalan" ujar Ray.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo membuka pintu selebar-lebarnya bagi partai politik oposisi untuk bergabung bersama partai politik pendukung pemerintah periode 2019-2024.

Terutama bagi Partai Gerindra yang dipimpin rival Jokowi dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto.

Sebagaimana dikutip dari wawancara khusus dengan Jakarta Post, Rabu (11/6/2019) kemarin, Jokowi mengaku, membuka diri bagi siapa saja yang ingin bekerja sama membangun negara.

“Saya terbuka kepada siapa saja yang ingin bekerja sama untuk mengembangkan dan membangun negara bersama,” ujar Jokowi saat ditanya spesifik mengenai kemungkinan masuknya Gerindra ke koalisi pendukung pemerintah.

“Sangat tidak mungkin bagi kami untuk membangun negara sebesar Indonesia sendirian. Kami membutuhkan kerja bersama,” lanjut dia.

 

Kompas TV Gerindra angkat bicara soal rekonsiliasi partainya dengan koalisi Jokowi-Ma’ruf. Menurutnya, rekonsiliasi perlu dibuktikan. Salah satu pembuktian yang dapat dilakukan adalah dengan pemulangan Rizieq Shihab ke Indonesia. Hal ini disampaikan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang menyatakan bahwa rekonsiliasi dapat dibuktikan, salah satunya dengan tidak ada proses kriminalisasi. Menurutnya syarat itu menjadi bagian dari proses agar perbedaan pendapat dan pandangan dapat diredakan. muzani juga menyatakan islah antara Jokowi dan Prabowo harus dilakukan untuk meniadakan dendam. #JokowiPrabowo #IslahPolitik #Rekonsiliasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com