Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jimly Sebut Tak Sehat jika Semua Partai Masuk Koalisi Pemerintah

Kompas.com - 05/07/2019, 23:29 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menilai, tak sehat jika semua partai bergabung ke dalam koalisi pemerintahan.

Hal itu disampaikan Jimly menanggapi beberapa partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang hendak bergabung ke koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Politik tidak sehat kalau monolitik, semua ingin ikut ke dalam koalisi pemenang. Sebaiknya jangan. Jadi biarlah dipelihara dua kelompok (oposisi dan koalisi) sama mulianya. Itu check and balance. Jadi ada kekuatan yang pemerintahan, ada kekuatan yang pengimbang, begitu kira-kira," ujar Jimly saat ditemui di acara halalbihalal ICMI, di Hotel Westin, Kuningan, Jakarta, Jumat (5/7/2019).

Baca juga: Seluruh Tokoh Nasional Diminta Upayakan Rekonsiliasi Sosial Pasca-pilpres

Ia pun mengatakan, sebaiknya rekonsiliasi tak dipaksakan dengan dasar pembagian kursi menteri. Ia menyarankan, sebaiknya rekonsiliasi dilakukan secara alamiah.

Menurut dia, hal terpenting, kubu Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma'ruf menyadarkan para pendukungnya bahwa Pilpres telah usai sehingga tak ada lagi perpecahan seperti dulu.

Jimly menilai, jika rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo dipaksakan, dikhawatirkan akan membuat pendukung keduanya tak terima.

"Saya rasa untuk rekonsiliasi itu alamiah saja, kita harus mengelola. Enggak usah dipaksakan. Toh semua sudah menerima hasil pemilihan umum, putusan sudah final dan mengikat," ujar Jinlmly.

"Kubu 02 juga sudah menerima gitu kan. Bahwa dia akan bertemu pada saatnya itu bagus, tapi itu bukan prasyarat untuk rekonsiliasi, ya kan," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com