Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wasekjen Sebut PDI-P Tak Minta Jatah Kursi Menteri ke Jokowi

Kompas.com - 04/07/2019, 15:32 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Eriko Sotarduga mengklaim, partainya tak meminta jatah kursi menteri kepada presiden terpilih Joko Widodo.

Sebab, mereka yakin, Jokowi akan memberikan yang terbaik.

"Belum pernah setahu saya dari saya masuk di PDI Perjuangan, namanya PDI Perjuangan meminta. Tetapi tidak harus namanya meminta, pasti akan diberikan yang terbaik," kata Eriko di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).

Eriko mengatakan, partainya memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Jokowi-Ma'ruf untuk memutuskan susunan kabinet 2019-2024.

Baca juga: Yenny Wahid Dukung Wacana Menteri Berusia Muda

Ia yakin, Jokowi akan memilih nama-nama terbaik dan tidak mendikotomikan antara kalangan profesional dan partai dalam proses penyusunan kabinet.

"Biarlah nanti dua tokoh besar (Jokowi-Ma'ruf) ini memutuskan siapapun atau berapa orang," ujar Eriko.

Sebelumnya, Anggota Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Taufiqulhadi mengatakan, partainya pantas mengusulkan 11 jatah kursi menteri dalam kabinet 2019-2024 yang dipimpin Joko Widodo.

Perhitungan ini didapat dari perbandingan jumlah perolehan kursi antara Nasdem dengan PKB di DPR RI.

Baca juga: Ada Parpol yang Terang-terangan Minta Jatah Menteri, Ini Kata PDI-P

"Suara Nasdem kan lebih besar daripada PKB di DPR berdasarkan kursi, maka sepantasnya Nasdem mengusulkan 11 (kursi menteri)," kata Taufiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, partainya bisa mendapat 10 kursi menteri apabila pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin terpilih pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

"Para ibu kalau kumpul lalu berdoa, doanya manjur. Semoga PKB bisa dapet 10 kursi menteri," kata Muhaimin, usai audiensi PC Muslimat NU, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (27/1/2019), seperti dikutip dari Antara.

Kompas TV Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membentuk tim satuan tugas implementasi zona pendidikan. Satgas ini bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi mengatakan Mendikbud sudah membentuk tim satgas implementasi zonasi pendidikan dan sudah terbentuk sebanyak 8 klaster. Kedelapan klaster ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah untuk mengimplementasikan sistem zonasi di daerah. #Mendikbud #ZonasiPendidikan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com