Ada Parpol yang Terang-terangan Minta Jatah Menteri, Ini Kata PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan tidak mempersoalkan sejumlah partai politik Koalisi Indonesia Kerja terang-terangan meminta jatah kursi menteri pada pemerintahan mendatang di hadapan publik.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Eriko Sotarduga berpendapat, permintaan seperti itu wajar dan merupakan hak dari masing-masing partai politik anggota koalisi.

"Tidak ada yang salah, boleh saja. Itu kan hak masing-masing partai. Kalau misalnya PKB minta 10 menteri, atau ada Nasdem minta 11 menteri, wajar saja. Tidak ada yang keliru dalam hal itu. Namanya juga permintaan," ujar Eriko saat dijumpai di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).

Baca juga: Anggota Dewan Pakar Sebut Nasdem Targetkan 11 Kursi Menteri

Namun hal patut diingat, keputusan tentang siapa yang akan menduduki kursi menteri tetap berada di tangan Presiden Jokowi sendiri. Jokowi bersama wakil presiden terpilih Kiai Haji Ma'ruf Amin memiliki hak prerogatif untuk menentukan formasi kabinetnya sendiri.

"Tentunya, kami akan sangat 'mensupport' apa yang beliau (Presiden) putuskan," kata Eriko.

Diketahui, sejumlah elite partai politik tidak sungkan-sungkan mengungkapkan permintaan jatah kursi menteri ke Presiden Jokowi.

Politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Taufiqulhadi misalnya, partainya pantas untuk mengusulkan 11 jatah kursi menteri dalam kabinet 2019-2024. Perhitungan ini didapat dari perbandingan jumlah perolehan kursi antara Nasdem dengan PKB di DPR RI.

"Suara Nasdem kan lebih besar daripada PKB di DPR berdasarkan kursi. Maka, sepantasnya Nasdem mengusulkan 11 (kursi menteri)," kata Taufiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Baca juga: Sekjen PKB: Menteri Profesional Justru Tak Bekerja Profesional

Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, partainya bisa mendapat 10 kursi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf.

"Para ibu kalau kumpul lalu berdoa, doanya manjur. Semoga PKB bisa dapet 10 kursi menteri," kata Muhaimin, usai audiensi PC Muslimat NU, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (27/1/2019), sebagaimana dikutip Antara.