Ditanya soal Menteri dari NU, Ini Jawaban Ma'ruf Amin...

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin mengaku belum mengetahui apakah ada menteri dari Nahdlatul Ulama (NU) yang akan masuk dalam kabinetnya bersama Presiden Joko Widodo.

Ia mengatakan, pembagian kursi menteri harus dibahas bersama semua partai koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf.

Hal itu disampaikan Ma'ruf saat ditanya apakah di kabinetnya akan ada menteri dari NU. Terlebih, Ma'ruf pernah menjabat Rais Aam PBNU sebelum maju sebagai cawapres.

"Belum juga (dibahas menteri dari NU), semua belum. Baru masing-masing ingin. Yang pasti kan dari partai koalisi, itu pasti," ujar Ma'ruf saat ditemui pada acara halalbihalal Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Baca juga: Bertemu Jusuf Kalla, Maruf Amin Akan Bahas Hal Ini...

Ma'ruf mengatakan, pembahasan kursi menteri juga belum sampai menyebut nama-nama calon menteri.

Kendati demikian, Jokowi sudah memberi petunjuk terkait sosok yang akan menduduki kursi menteri, yakni para profesional dari kalangan milenial

Menurut Ma'ruf, pembagian kursi menteri perlu memperhatikan komposisi antara kalangan profesional dan partai politik.

"Dulu ada. Dulu itu kan 15 dari, kalau tidak salah ya, dari partai. 19 dari profesional. Walaupun dari partai sendiri juga harus profesional juga. Cuma profesional yang merepresentasikan partai dan profesional yang tidak merepresentasikan partai," ujar Ma'ruf.

"Nah itu belum tahu lagi besok. Partai ini mau berapa dikasih, profesionalnya berapa. Itu kan harus dirundingkan. Berapa yang pantas untuk partai, berapa untuk profesional. Belumlah," kata Ma'ruf lagi.

Baca juga: Kata Maruf Amin soal Menteri Milenial

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku tidak akan membedakan latar belakang profesional atau partai politik dalam menyusun kabinet pemerintah 2019-2024.

Sebab, banyak juga kader partai politik yang merupakan profesional di bidangnya.

Sikap Jokowi ini berbeda dengan saat pertama kali ia terpilih menjadi Presiden RI pada 2014.

Saat itu, Jokowi membagi dua menterinya menjadi dua kategori, yakni 16 dari partai politik dan 18 dari profesional.

Namun kini, menurut Jokowi, tak penting lagi apakah menteri itu berasal dari kalangan profesional atau parpol.

Hal yang penting, setiap kementerian diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya.

Menurut dia, mengenai kabinet ke depan masih dibahas dengan parpol Koalisi Indonesia Kerja yang mengusung Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

Namun, Jokowi juga tak menutup pembicaraan dengan parpol oposisi yang ingin bergabung.