JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI menemukan hal sensitif dalam peristiwa berkeliarannya Idrus Marham di luar rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (21/6/2019) lalu.
Oleh sebab itu, Ombudsman menunda memberikan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) kepada pimpinan KPK terkait peristiwa tersebut.
"Setelah berkonsultasi, maka saya putuskan menunda terlebih dahulu penyerahan LAHP. Bukan semata-mata karena LAHP-nya tidak kuat, melainkan ada perkembangan temuan yang sangat serius dari Ombudsman," ujar Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih dalam konferensi pers di kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu (3/7/2019).
Mengenai apa hal sensitif yang ditemukan itu, Alamsyah tidak ingin merincinya. Namun yang pasti, hal yang dimaksud bukanlah sekadar pelanggaran administrasi saja, namun memerlukan tindakan dari pimpinan KPK.
Oleh sebab itu, Ombudsman akan menyampaikan ke pimpinan KPK terlebih dahulu temuannya tersebut.
Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho menambahkan, ada dugaan pelanggaran lain di luar maladministrasi dari aksi Idrus. Bahkan, cenderung berpotensi terjadinya tindak pidana.
"Setelah ada penelusuran lebih lanjut, bisa jadi salah satunya tindak pidana. Begini, ketika maladministrasi dibiarkan, itu ada potensi terjadinya tindak pidana," papar Teguh.
Diberitakan, Ombudsman menemukan Idrus sedang berada di Rumah Sakit MMC, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2019) pukul 12.00 WIB. Pegawai Ombudsman yang sedang mencari makan tidak sengaja menjadi saksi mata berkeliarannya Idrus dari luar sel tersebut.
"Pada waktu itu, teman-teman dari Ombudsman sedang jalan keluar untuk cari makan. Nah pada saat itu, mereka menemukan sosok IM ini. Tidak mungkin salah mereka mengenali beliau. Karena sebelumnya, si IM ini sudah pernah dipanggil Ombudsman saat menjadi Mensos," kata Teguh.
Baca juga: KPK Akan Penuhi Panggilan Ombudsman Jakarta soal Idrus Marham
Ombudsman menengarai terdapat dugaan maladministrasi dengan pengabaian kewajiban hukum yang dilakukan staf pengamanan dan pengawalan tahanan KPK dalam peristiwa ini. Dugaan pelanggaran yang dimaksud yakni Idrus yang tidak mengenakan pakaian tahanan, tidak ada pemborgolan dan Idrus yang dengan leluasa menggunakan alat komunikasi pribadi.
Setelah temuan itu, Ombudsman memanggil manajemen RS MMC, Rabu (26/6/2019). Tidak hanya itu, Ombudsman juga menyambangi rutan KPK untuk mengonfirmasi temuan mereka. Dari hasil kunjungan, pihak rutan KPK membenarkan bahwa memang benar pada hari itu Idrus meminta izin untuk berobat.
"Dibenarkan oleh rutan KPK. Pada hari itu, IM meminta izin untuk berobat, melakukan penambalan gigi. Izinnya tidak spesifik ke rumah sakit mana. Di tulisannya, hanya izin berobat ke dokter gigi, dari pukul 08.00-11.00. Tapi kami ketemu IM, pukul 12-an," papar Teguh kemudian.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.