Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hakim kepada Saksi: Supaya Santai, Jawab yang Ditanyakan Saja...

Kompas.com - 19/06/2019, 11:31 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta Agus Maksum, saksi fakta yang dihadirkan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, untuk tenang dalam menjawab pertanyaan yang diajukan hakim.

Agus diminta hanya menjawab yang ditanyakan tanpa memberi penjelasan di belakangnya.

Peringatan ini disampaikan ketika Saldi bertanya soal Kartu Keluarga (KK) invalid. Saldi bertanya kepada Agus apakah orang yang masuk dalam KK invalid itu pasti menggunakan hak pilih.

Baca juga: Saksi Ungkap Sejumlah DPT yang Tak Dilengkapi Nomor Kartu Keluarga

"Saudara telaah juga enggak bahwa yang invalid itu menggunakan hak pilih?" tanya Saldi dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (19/6/2019).

Agus menjawab bahwa data orang yang ada dalam KK invalid itu adalah data siluman.

"Yang invalid kan terbukti siluman, enggak ada..," ujar Agus.

Namun ,sebelum Agus menyelesaikan jawabannya, Saldi memotong. Dia mengingatkan Agus untuk tenang dan menjawab secukupnya sesuai dengan kapasitasnya sebagai saksi fakta.

"Santai saja. Supaya santai, yang dijawab yang ditanya hakim saja. Santai saja enggak usah beri penjelasan," ujar Saldi.

Baca juga: Saksi 02 Ditegur Hakim MK karena Pakai Istilah Siluman dan Manipulatif

"Jadi walau ada DPT invalid, KK invalid, tetapi Saudara tidak bisa memberi jawaban ke Mahkamah bahwa mereka menggunakan hak pilih?" kata Saldi mengulang pertanyaannya.

Kali ini Agus pun menjawab singiat bahwa dia tidak mengetahui pasti mengenai itu.

"Iya tidak jelas," kata Agus.

Sebelum perdebatan ini, Saldi sudah menjelaskan alasan saksi fakta tidak perlu memberi penjelasan dalam tiap jawaban.

Saldi mengatakan, ketika Agus memberi penjelasan, artinya telah menginterpretasi data itu.

"Kalau ditanya A jawab A. Prinsipnya jawab apa yang ditanyakan hakim," kata Saldi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com