Saksi Ungkap Sejumlah DPT yang Tak Dilengkapi Nomor Kartu Keluarga

Kompas.com - 19/06/2019, 11:21 WIB
Suasana sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak ASuasana sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Saksi fakta yang diajukan tim hukum pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Agus Muhammad Maksum, memberikan keterangannya soal Nomor Kartu Keluarga (NKK) yang tak tercantum pada sejumlah data di Daftar Pemilih Tetap ( DPT) yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Keterangan itu disampaikan di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) saat persidangan sengketa hasil pilpres.

"Kami menemukan data DPT di mana tidak ada KK-nya. Ada NIK-nya, tidak ada KK-nya," kata Agus di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019).

Baca juga: Saksi Prabowo-Sandiaga Mengaku Diancam tetapi Tak Terkait Sengketa Pilpres di MK

Temuan ini pernah disampaikan kepada KPU. Namun, oleh KPU dinyatakan bahwa data tersebut adalah hasil pencatatan di lapangan.

Tak puas dengan jawaban KPU, Agus dan timnya melakukan pengecekan di lapangan. Hasilnya, ditemukan bahwa sejumlah data yang tak dilengkapi NKK ternyata punya NKK.

Saat dikonfirmasi ke Ditjen Dukcapil, didapati bahwa sejumlah data tersebut memang memiliki NKK, tidak hanya NIK.

"Kami punya tim, tim itu datang ke lapangan untuk mengecek apakah orang itu punya KK atau tidak, ternyata punya KK. Kami datang ke Dukcapil, bertemu dengan Bapak Dirjen Dukcapil, kami kemudian membuka data kependudukan Dukcapil itu dan kami mendapati bahwa semua data yang tercantum di situ kebanyakan itu bahkan punya nomor KK," ujar Direktur IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu.

Baca juga: Tim Hukum Prabowo-Sandi Tarik Bukti C1 yang Diajukan ke MK

Agus mengatakan, ada lebih dari satu juta KK yang ditemukan pihaknya tak tercantum dalam DPT.

"Bagi saya, ini berarti KPU tidak melakukan coklit ke tempat ini. Sehingga kemudian pemutakhiran data di mana daftar pemilihnya memiliki KK itu tidak termutakhirkan," kata Agus.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Jadwal Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta RMN, Lolos Penggeledahan hingga Melilitkan Bom di Pinggang...

Fakta RMN, Lolos Penggeledahan hingga Melilitkan Bom di Pinggang...

Nasional
Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Nasional
Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X