Saksi Ungkap Sejumlah DPT yang Tak Dilengkapi Nomor Kartu Keluarga

Kompas.com - 19/06/2019, 11:21 WIB
Suasana sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak ASuasana sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Saksi fakta yang diajukan tim hukum pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Agus Muhammad Maksum, memberikan keterangannya soal Nomor Kartu Keluarga (NKK) yang tak tercantum pada sejumlah data di Daftar Pemilih Tetap ( DPT) yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Keterangan itu disampaikan di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) saat persidangan sengketa hasil pilpres.

"Kami menemukan data DPT di mana tidak ada KK-nya. Ada NIK-nya, tidak ada KK-nya," kata Agus di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019).

Baca juga: Saksi Prabowo-Sandiaga Mengaku Diancam tetapi Tak Terkait Sengketa Pilpres di MK


Temuan ini pernah disampaikan kepada KPU. Namun, oleh KPU dinyatakan bahwa data tersebut adalah hasil pencatatan di lapangan.

Tak puas dengan jawaban KPU, Agus dan timnya melakukan pengecekan di lapangan. Hasilnya, ditemukan bahwa sejumlah data yang tak dilengkapi NKK ternyata punya NKK.

Saat dikonfirmasi ke Ditjen Dukcapil, didapati bahwa sejumlah data tersebut memang memiliki NKK, tidak hanya NIK.

"Kami punya tim, tim itu datang ke lapangan untuk mengecek apakah orang itu punya KK atau tidak, ternyata punya KK. Kami datang ke Dukcapil, bertemu dengan Bapak Dirjen Dukcapil, kami kemudian membuka data kependudukan Dukcapil itu dan kami mendapati bahwa semua data yang tercantum di situ kebanyakan itu bahkan punya nomor KK," ujar Direktur IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu.

Baca juga: Tim Hukum Prabowo-Sandi Tarik Bukti C1 yang Diajukan ke MK

Agus mengatakan, ada lebih dari satu juta KK yang ditemukan pihaknya tak tercantum dalam DPT.

"Bagi saya, ini berarti KPU tidak melakukan coklit ke tempat ini. Sehingga kemudian pemutakhiran data di mana daftar pemilihnya memiliki KK itu tidak termutakhirkan," kata Agus.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Jadwal Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Penolakan Rumah Ibadah di Karimun Selesai, Mahfud Minta Semua Pihak Tahan Diri

Kasus Penolakan Rumah Ibadah di Karimun Selesai, Mahfud Minta Semua Pihak Tahan Diri

Nasional
BPIP dan KPK Bumikan Pancasila

BPIP dan KPK Bumikan Pancasila

Nasional
Tjahjo Kumolo Tegaskan ASN Wajib Setia terhadap Pancasila seperti TNI

Tjahjo Kumolo Tegaskan ASN Wajib Setia terhadap Pancasila seperti TNI

Nasional
Riset Nagara Institute: Nasdem Paling Tinggi Terpapar Dinasti Politik

Riset Nagara Institute: Nasdem Paling Tinggi Terpapar Dinasti Politik

Nasional
Pramono: Pak Jokowi ke Afghanistan Saja Berani, apalagi ke Kediri

Pramono: Pak Jokowi ke Afghanistan Saja Berani, apalagi ke Kediri

Nasional
Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Itu Statement Politik

Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Itu Statement Politik

Nasional
Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

Nasional
Menko PMK: Pendeteksi Corona di Indonesia Alat yang Andal

Menko PMK: Pendeteksi Corona di Indonesia Alat yang Andal

Nasional
Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti Ini Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti Ini Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Nasional
Mahfud MD Sebut Isi Laporan BEM UI Berisikan Daftar Nama Orang Tak Jelas

Mahfud MD Sebut Isi Laporan BEM UI Berisikan Daftar Nama Orang Tak Jelas

Nasional
Mahfud MD Heran Dokumen BEM UI soal Papua Hanya Dua Lembar

Mahfud MD Heran Dokumen BEM UI soal Papua Hanya Dua Lembar

Nasional
Diperiksa KPK, Eks Direktur Operasi Pelindo II Mengaku Tak Terlibat Kasus RJ Lino

Diperiksa KPK, Eks Direktur Operasi Pelindo II Mengaku Tak Terlibat Kasus RJ Lino

Nasional
Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Mahfud MD Persilahkan Buruh Datangi DPR

Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Mahfud MD Persilahkan Buruh Datangi DPR

Nasional
Komnas HAM Temukan Indikasi 'Obstruction of Justice' dalam Peristiwa Paniai

Komnas HAM Temukan Indikasi "Obstruction of Justice" dalam Peristiwa Paniai

Nasional
Ini Kekhawatiran Emil Salim jika Omnibus Law RUU Cipta Kerja Abaikan Lingkungan

Ini Kekhawatiran Emil Salim jika Omnibus Law RUU Cipta Kerja Abaikan Lingkungan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X