Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Masjid Tak Dijadikan Mimbar Pertentangan Politik

Kompas.com - 20/05/2019, 19:40 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta masjid tak dijadikan tempat untuk mengadu domba para jemaahnya yang berbeda pilihan politik.

Hal itu disampaikan Kalla menyikapi situasi politik nasional menjelang Komisi Pemilihan aUmum (KPU) penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 22 Mei.

"Dalam rangka menjaga keamanan akhir-akhir ini, isu-isu dalam satu dua hari ini nampaknya saya harapkan masjid-masjid tidak dimanfaatkan dan digunakan untuk mempertentangkan dan menjadi tempat pertentangan politik jemaah," ujar Kalla dalam sambutannya di acara buka puasa bersama dengan para ulama MUI di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Baca juga: Di KTT Paris, Wapres Kalla Bicara Tiga Fokus Atasi Ekstremisme

Ia mengatakan, masjid harus digunakan untuk kemaslahatan umat Islam. Karena itu, menurut Kalla, hendaknya umat Islam tak hanya membahas soal agama saat berada di masjid, tetapi juga permasalahan sosial dan kesejahteraan umat.

Sehingga, Kalla meminta masjid digunakan sebagai tempat pengembangan kegiatan ekonomi keumatan. Dengan demikian, mantan menteri perindustrian dan perdagangan ini mengatakan, bukan hanya jemaah yang memakmurkan masjid, tetapi juga masjid memakmurkan jemaah.

Baca juga: Wapres: Indonesia Terus Jalin Kerja Sama Global Kurangi Risiko Bencana

"Karena itu perlu hubungan antara masjid dengan bank terdekat, supaya membangun bank syariah terdekat," kata Kalla. 

"Masyarakat jangan hanya bicara fikih saja tetapi berbicara juga tentang gerakan ekonomi. Seperti kita ketahui justru di Indonesia ini dalam sejarahnya, gerakan perjuangan Islam ini yang pertama itu gerakan ekonomi," ujar Kalla.

Kompas TV Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi isu politik akan masuknya Partai Demokrat dan PAN ke koalisi Joko Widodo-Maruf Amin pasca Pilpres. Menurut JK urusan koalisi di politik 5 tahunan sangatlah dinamis. #JusufKalla #PartaiDemokrat #KoalisiIndonesiaKerja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com