Jusuf Kalla Titip Pesan ke Jokowi agar Tak Lakukan Pemekaran Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menitipkan pesan kepada Presiden Joko Widodo ke depannya jika ditentukan sebagai pemenang Pilpres, agar tak mengizinkan adanya pemekaran daerah.

Sebab, Kalla menilai, moratorium pemekaran daerah di era pemerintahannya dan Jokowi merupakan salah satu kunci penghematan APBN.

"Saya bicara kepada Pak Presiden untuk kita tetap mempertahankan hal ini agar tidak menambah overheat pemerintah daerah atau pusat untuk melayani pemekaran yang belum tentu meningkatkan kemampuan, hanya menambah belanja rutin yang tinggi," ujar Kalla dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Ia menambahkan pemekaran daerah baru berpotensi membebani APBN karena biasanya pusat akan membantu menyediakan gedung pemerintahan baru di sana.

Baca juga: Kata Mendagri soal Rumitnya Pemekaran Wilayah

Kemudian, pemerintah pusat kembali harus mengeluarkan anggaran untuk membantu menggaji para pegawai pemerintahan di daerah pemekaran baru tersebut.

Selain itu, karena daerah pemekaran baru belum mampu menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, maka pemerintah pusat lagi yang harus menanggung biayanya lewat dana transfer daerah.

"Karena begitu penambahan kantor otomatis juga menambah pegawai. Penambahan kantor juga kadang-kadang berlebihan. Ada kabupaten yang penduduknya 200.000 atau 300.000 tapi kantor bupatinya kayak apa," ujar Kalla.

"Itu nanti tidak sejalan. Kita menghabiskan banyak dana untuk anggaran pembangunan, pendidikan, ialah pemekaran. Karena itu selama lima tahun ini tidak (ada) pemekaran," lanjut Wapres.