Salin Artikel

Wapres Minta Masjid Tak Dijadikan Mimbar Pertentangan Politik

Hal itu disampaikan Kalla menyikapi situasi politik nasional menjelang Komisi Pemilihan aUmum (KPU) penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 22 Mei.

"Dalam rangka menjaga keamanan akhir-akhir ini, isu-isu dalam satu dua hari ini nampaknya saya harapkan masjid-masjid tidak dimanfaatkan dan digunakan untuk mempertentangkan dan menjadi tempat pertentangan politik jemaah," ujar Kalla dalam sambutannya di acara buka puasa bersama dengan para ulama MUI di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Ia mengatakan, masjid harus digunakan untuk kemaslahatan umat Islam. Karena itu, menurut Kalla, hendaknya umat Islam tak hanya membahas soal agama saat berada di masjid, tetapi juga permasalahan sosial dan kesejahteraan umat.

Sehingga, Kalla meminta masjid digunakan sebagai tempat pengembangan kegiatan ekonomi keumatan. Dengan demikian, mantan menteri perindustrian dan perdagangan ini mengatakan, bukan hanya jemaah yang memakmurkan masjid, tetapi juga masjid memakmurkan jemaah.

"Karena itu perlu hubungan antara masjid dengan bank terdekat, supaya membangun bank syariah terdekat," kata Kalla. 

"Masyarakat jangan hanya bicara fikih saja tetapi berbicara juga tentang gerakan ekonomi. Seperti kita ketahui justru di Indonesia ini dalam sejarahnya, gerakan perjuangan Islam ini yang pertama itu gerakan ekonomi," ujar Kalla.

https://nasional.kompas.com/read/2019/05/20/19400211/wapres-minta-masjid-tak-dijadikan-mimbar-pertentangan-politik

Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke