Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Akan Hormati Keputusan KPU meski Prabowo-Sandiaga Tak Menang Pilpres

Kompas.com - 20/05/2019, 13:44 WIB
Kristian Erdianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan mengatakan, partainya akan menghormati apa pun hasil Pemilihan Presiden 2019 yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019 meskipun jika KPU menetapkan pasangan calon yang diusung PAN, yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, kalah suara dari pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Kami ingin semua pihak menunjukkan sikap kenegarawanan untuk bisa menerima hasil apa pun itu," ujar Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Baca juga: Waketum PAN Imbau Kadernya Tak Ikut People Power yang Diserukan Amien Rais

"Posisi PAN adalah kami akan menghormati hasil itu. Kami ingin menunjukkan walaupun misalnya nanti calon yang didukung oleh PAN itu tidak menang dalam pemilihan presiden sesuai keputusan pengumuman oleh KPU. Kami tetap akan menghormati hasil itu," lanjut dia.

Kendati demikian, kata Bara, internal DPP PAN belum membahas langkah apa yang akan diambil jika pasangan Prabowo-Sandiaga kalah dalam kontestasi pilpres.

"Mengenai langkah selanjutnya dari PAN, setelah itu nanti akan kami putuskan," kata Bara.

Bara mengatakan, jika ada pihak-pihak yang tidak puas terhadap hasil pilpres karena tuduhan adanya kecurangan, ia meminta pihak-pihak tersebut menempuh jalur konstitusional.

Baca juga: PAN Dukung Putusan Bawaslu soal Situng KPU

Ia juga mengimbau kader PAN agar tidak terlibat dalam gerakan-gerakan yang bersifat destruktif yang muncul saat pengumuman hasil Pemilu 2019.

Menurut Bara, gerakan-gerakan untuk menunjukkan ketidakpuasan hasil pemilu jangan sampai menimbulkan kemunduran demokrasi.

"Saya ingin mengimbau semua anggota PAN untuk tidak ikut gerakan-gerakan destruktif yang bisa menimbulkan setback (kemunduran) pada proses demokrasi," kata Bara.

"Demokrasi kita ini sudah kita perjuangkan bersama-bersama. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga demokrasi. Jangan sampai ikut gerakan-gerakan yang justru bisa menimbulkan setback," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com