Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waketum PAN Imbau Kadernya Tak Ikut "People Power" yang Diserukan Amien Rais

Kompas.com - 20/05/2019, 13:28 WIB
Kristian Erdianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menilai saat ini seluruh elite partai politik sebaiknya mengimbau para kadernya agar menciptakan suasana yang kondusif dalam menyikapi hasil Pilpres 2019.

Ia juga mengimbau kader PAN agar tidak terlibat dalam gerakan-gerakan bersifat destruktif yang muncul pada saat pengumuman hasil Pemilu 2019.

"Saya pikir bagaimana masing-masing partai memberikan imbauan kepada para anggotanya untuk tidak ikutan gerakan apa pun itu namanya. People power atau yang sudah berganti nama," ujar Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2019).

"Intinya tidak ikut gerakan-gerakan yang menimbulkan keresahan dan kerusakan, yang pada akhirnya akan menimbulkan setback (kemunduran) besar bagi demokrasi kita. Itu adalah tanggung jawab partai masing-masing," tutur dia.

Baca juga: Din Syamsuddin: People Power Hak Konstitusi Tapi Saya Tidak Ikut

Seperti diketahui gerakan yang disebut people power dalam menyikapi hasil pilpres pertama kali dilontarkan oleh Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.

Belakangan, Amien mengganti istilah people power menjadi gerakan kedaulatan rakyat.

Gerakan tersebut diserukan untuk menolak hasil pilpres yang akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei karena diduga telah terjadi kecurangan.

Bara menilai, pengerahan massa dalam jumlah yang besar untuk menolak hasil pilpres berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga negara yang telah menyelenggarakan pemilu.

Baca juga: Hoaks, 5.000 Santri Buntet Cirebon Ikut People Power di Jakarta

Selain itu, ia berpandangan bahwa gerakan people power akan menimbulkan kemunduran demokrasi di Indonesia.

"Jadi yang berbahaya dari konsep people power ini, walaupun saya juga tidak yakin akan berkembang dan sudah ada penolakan, menimbulkan delegitimasi. Menimbulkan distrust kepada lembaga demokrasi resmi yang justru sedang bekerja keras menyelesaikan proses ini," kata Bara.

"Itu sangat berbahaya dan kami PAN mendorong agar tidak terjadi setback (kemunduran) demokrasi. Salah satu syarat utama kuatnya demokrasi adalah kepercayaan terhadap institusi-institusi publik," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com