Patahkan Tuduhan Kecurangan, TKN Pakai Data Milik BPN Prabowo-Sandiaga

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menelisik data kecurangan pemilu versi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga yang dipublikasikan pada acara "Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Salah satu data kecurangan yang ditelisik adalah tentang tuduhan penggelembungan suara di Jawa Timur.

"Mereka bilang ada penggelembungan data di Jawa Timur," kata Juru bicara TKN, Arya Sinulingga, dalam konferensi pers di Posko Cemara, Kamis (16/5/2019).

Baca juga: TKN: Kata BPN Ada TPS Siluman di Desa Nanggerang, Ternyata yang Menang 02

Arya lantas menunjukkan foto data tersebut yang tampak diambil dari dalam acara BPN.

Dalam foto tersebut, BPN menggambarkan selisih yang signifikan antara jumlah suara sah di Jawa Timur pada saat Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Saat Pilkada Jatim 2018, suara yang sah terhitung 19,5 juta. Pada Pilpres 2019, suara sah di Jatim menjadi 24,7 juta.

Foto yang merupakan cuplikan presentasi BPN itu juga berisi kesimpulan bahwa kurang dari satu tahun ada kenaikan 5,2 juta suara di Jawa Timur.

Baca juga: Tuduh Pemilu Curang tapi Enggan Buktikan di MK, Mau Prabowo Apa?

Menurut Arya, penjelasan dalan materi presentasi itu salah. Sebab BPN tidak memperhatikan tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.

"Semua kan mengakui tingkat partisipasi pilpres ini sangat tinggi. Dulu waktu Pilkada Jatim, partisipasinya 20 juta orang, sekarang 24 juta orang. Coba cek datanya," ujar Arya.

"Jadi wajar saja kalau suara sah juga naik karena tingkat partisipasi tinggi. Ini bukan penggelembungan suara," kata dia.

Baca juga: Jimly: Jika Tak Mau ke MK Tak Apa-apa, tetapi Wajib Redakan Ketegangan

Arya tidak tahu apakah BPN sengaja menyebarkan pemahaman yang salah kepada pendukung Prabowo-Sandiaga. Namun, menurut dia, ini adalah bentuk kebohongan terhadap rakyat.

Arya juga menyayangkan sikap BPN yang tebang pilih. Jika mengikuti logika BPN soal penggelembungan suara, kata Arya, seharusnya Medan juga disebut.

Dia mengatakan tingkat partisipasi masyarakat Medan saat pilkada hanya 26 persen, sedangkan saat pilpres mencapai 80 persen.

"Tetapi BPN tidak bilang itu penggelembungan suara. Itu mereka tidak mempermasalahkan. Mereka abaikan karena mereka yang menang di sana," kata Arya.