Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hidayat Nur Wahid Sebut Pernyataan Mardani soal #2019GantiPresiden Tutup Buku Dipelintir

Kompas.com - 06/05/2019, 12:18 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, pernyataan Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Mardani Ali Sera, soal gerakan "2019 Ganti Presiden" tutup buku dipelintir.

Sebab pernyataan itu menimbulkan kesan bahwa Mardani menyerah dengan perjuangan memenangkan Prabowo-Sandiaga.

"Itu pernyataan dipelintir dan digoreng pihak-pihak yang mau mengadu domba internal BPN dan pendukung Pak Prabowo," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (6/5/2019).

Menurut Hidayat, Mardani sebagai wakil ketua BPN memahami bahwa wacana ganti presiden tidak lagi dibicarakan pada 2019. Tahun ini gerakan "2019 Ganti Presiden" itu berkembang menjadi "2019 Prabowo Presiden".

"Bukan lagi sekadar '2019 Ganti Presiden' karena itu ungkapan yang sangat umum dan sudah ada sejak sebelum kampanye dimulai," ujar Hidayat.

"Saat kampanye kan kita sudah menyebut nama. Dalam posisi kami ya ganti Presiden Jokowi siapa lagi kalau bukan Pak Prabowo. Jadi pernyataan Pak Mardani itu dipelintir ya," tambah dia.

Baca juga: Cerita di Balik Skripsi #2019GantiPresiden Karya Lulusan Terbaik Unpad, Ridwan Kamil dan Dosen Pembimbing

Hidayat mengatakan, sampai saat ini Mardani masih semangat berjuang bersama Prabowo-Sandiaga. Mardani masih sering mengunjungi kader PKS maupun relawan Prabowo-Sandiaga yang bertugas mengawal suara.

"Jadi ungkapan itu tidak boleh dipelintir untuk menghadirkan bahwa seolah-olah Pak Mardani menyerah dan tidak lagi berjuang bersama BPN, bersama 02, untuk mengawal penghitungan suara," ujar Hidayat.

Pernyataan Mardani

Adapun, Mardani merupakan inisiator gerakan "2019 Ganti Presiden". Pernyataannya soal gerakan tersebut tutup buku disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Awalnya, Mardani ditanya mengenai pertemuan antara Komandan Kosgama Partai Demokrat Agus Yudhoyono dan Presiden Jokowi. Menurut dia, pertemuan itu bisa memulai rekonsiliasi antara BPN Prabowo-Sandiaga dan TKN Jokowi-Ma'ruf.

Mardani mengaku mendukung rekonsiliasi kubu-kubu yang bersaing dalam Pemilu.

Ia mengatakan, jika kedua kubu saling berbalas komentar, akan semakin memecah belah masyarakat.

Baca juga: Mardani Ali Sera Sebut #2019GantiPresiden Sudah Tutup Buku

"Tinggal tekun aja, enggak usah saling sahut karena yang seperti itu membuat di bawah publik semakin pecah," kata Mardani saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Mardani memberikan contoh, sebagai inisiator hastag 2019 ganti presiden, ia telah menutup gerakan tersebut karena kompetisi Pemilu sudah usai.

"Per 13 April saya sudah mengharamkan diri tidak boleh teriak lagi ganti presiden. Sudah selesai. Kenapa? karena itu sudah hari terakhir kampanye. Kalau sekarang apalagi sudah selesai kompetisinya. Kita kembali normal. Ganti presiden sudah tutup buku," ujarnya.

Kompas TV Apa evaluasi dari masing-masing kubu terkait debat pertama Pilpres kemarin? Dan apakah isi debat sudah berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat? KompasTV akan membahasnya bersama juru bicara tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf Lena Maryana Mukti kemudian wakil ketua tim badan pemenangan nasional Prabowo-Sandiaga Mardani Ali Sera serta peneliti CSIS Arya Fernandes.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com