Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Redakan Ketegangan di Akar Rumput, Jokowi dan Prabowo Disarankan Segera Bertemu

Kompas.com - 23/04/2019, 11:27 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menyarankan kedua capres yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto segera bertemu untuk meredakan ketegangan masing-masing pendukung mereka.

Menurut dia, pertemuan Jokowi dan Prabowo tak perlu dirancang formal sehingga bisa segera terealisasi.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (14/2/2017)Lutfy Mairizal Putra Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (14/2/2017)
"Informal aja. Enggak usah membayangkan membahas mengenai politik. Jadi antara Prabowo dan Jokowi sebagai pribadi bukan sebagai presiden. Sebaiknya segera mengadakan pertemuan, untuk meredakan yang di bawah-bawah ini lho," ujar Jimly usai bersilaturahim bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan tokoh-tokoh Islam di rumah dinas Wakil Presiden, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Baca juga: Jimly Minta Prabowo Tak Ikuti Saran Amien Rais soal People Power

Ia menilai, saat ini situasi di akar rumput tidak kondusif karena masing-masing pendukung sudah mendeklarasikan kemenangan capres yang mereka dukung.

Padahal, KPU belum mengumumkan hasil rekapitulasi suara secara resmi.

Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu mengimbau kepada masing-masing tim sukses untuk meredam emosi pendukung kedua capres.

Timses juga diingatkannya agar tak memprovokasi pendukung untuk mengklaim kemenangan.

Baca juga: Muhammadiyah Usulkan Tak Hanya Pertemuan Jokowi-Prabowo, tetapi Juga Timses

"Ini tambah masalah, dua-duanya jadi declare. Malah katanya TKN sudah menganjurkan syukuran di daerah-daerah. Ini kan tambah masalah, padahal belum selesai. Keputusan belum ada. Tunggulah, percayakan segala proses ini kepada KPU," ujar dia.

"Dan nanti kalau ada ketidakepuasan bawa ke MK. Tugas timses ini menghimpun ke alat bukti. Bawa ke MK, MK akan buat persidangan terbuka dan di situ publik akan belajar, mengenai mana yang benar dan mana yang masalah," lanjut Jimly.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com