Muhammadiyah Usulkan Tak Hanya Pertemuan Jokowi-Prabowo, tetapi Juga Timses

Kompas.com - 23/04/2019, 09:27 WIB
Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Natsir di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (5/7/2018). KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWAN Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Natsir di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (5/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nasir mengusulkan pertemuan yang digagas tak hanya antara kedua capres yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Ia mengusulkan pertemuan juga melibatkan kedua tim sukses mereka sehingga lebih menciptakan suasana pesatuan.

"Jadi kami malah tadi bersepakat pada pertemuan-pertemuan lain dari berbagai pihak termasuk selain Pak Jokowi dan Pak Prabowo, juga antar tim sukses. Karena kan tim sukses ini juga kan institusi terdekat," ujar Haedar usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di rumah dinas Wakil Presiden, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Baca juga: PP Muhammadiyah Ingatkan agar Persoalan Terkait Pemilu Diselesaikan melalui Jalur Hukum

"Jadi bagaimana ada pertemuan antar tim sukses, antar parpol, antar tokoh-tokoh masyarakat. Di luar ormas-ormas keagamaan ini, agar bersama-sama menciptakan situasi yang semakin kondusif karena kan bangsa ini milik bersama," lanjut dia.

Haedar menambahkan, saat bertemu Kalla bersama pimpinan ormas Islam lainnya, mereka mengusulkan agar masing-masing pimpinan ormas turut meredam gejolak sehingga emosi masyarakat bisa diredam.

Ia juga mengingatkan agar semua permasalahan terkait pemilu diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Baca juga: Pemuda Muhammadiyah Jabar Tolak Seruan People Power Amin Rais

Jika ditemukan kecurangan, Haedar meminta kedua kubu menyerahkannya ke proses hukum melalui Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi kami percaya bahwa mayoritas masyarakat dan para tokoh di negeri ini ingin pemilu ini berakhir dengan baik sukses dan satu-satunya jalan semuanya saya yakin semua berpaham ke situ," ujar Haedar.

"Ketika ada sengketa, kecurangan dan berbagai hal yang dipesilihkan itu, jalurnya konstitusi lewat Bawaslu dan MK," lanjut dia.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Menuju Istana 2019

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X