Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Sebut Beberapa Kendala Selama Proses Pemungutan Suara

Kompas.com - 17/04/2019, 21:24 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengatakan, ada beberapa kendala selama proses pemungutan suara berdasarkan hasil pengawasan proses pemungutan suara Pemilu 2019.

Menurutnya, sejumlah masyarakat masih belum mendapatkan formulir C6 saat Pemilu. Meskipun bukan syarat wajib, namun kata dia, banyak petugas yang tidak memperbolehkan pemilih untuk mengunakan hak pilihnya meski sudah terdaftar di DPT.

"Pengawas Pemilu menemukan ada pemilih di setidaknya 237.382 TPS yang belum menerima surat pemeberitahuan C6 hingga Selasa 16 april 2019," kata Afif saat ditemui wartawan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (17/4/2019).

Baca juga: Erick Thohir Serahkan Laporan Kecurangan ke KPU dan Bawaslu

Afif melanjutkan, Bawaslu menemukan sejumlah TPS yang belum disiapkan sebelum hari pemungutan suara.

"Sampai tanggal 16 april jam 9 malam masih ada 3250 TPS yang belum disiapkan," ujarnya.

Afif mengatakan, pihaknya juga menemukan 1.703 TPS yang belum menerima logistik Pemilu. Tak hanya itu, masih ditemukan beberapa kotak suara yang ditemukan dalam kondisi tidak tersegel.

"Ini mengkonfirmasi tentang banyaknya masalah logistik yang muncul hari ini. 1.703 TPS yang KPPS-nya belum menerima perlengkapan di malam kemarin," pungkasnya.

Kompas TV Capres nomor urut 01 Jokowi memberikan tanggapan terkait hasil hitung cepat pemilu 2019 di Djakarta Theater. Jokowi yang didampingi Cawapres Ma’ruf Amin dan elite parpol koalisi sampaikan apresiasi terhadap KPU, Bawaslu, dan DKPP. Jokowi juga mengatakan harus bersabar menunggu penghitungan suara dari KPU secara resmi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com