Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN: Tuduhan-tuduhan Kubu Prabowo Hanya 'Gimmick' dan Hoaks

Kompas.com - 10/04/2019, 17:51 WIB
Sandro Gatra

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, menilai Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terus memainkan narasi-narasi yang hanya menjadi 'gimmick' politik, ketimbang tawaran ide yang bersifat substansi.

Misalnya, kata Karding, perihal sosok bajingan yang disebut Prabowo saat berkampanye di Yogyakarta, Senin (8/4/2019) lalu.

Hingga kini, BPN masih belum mau membuka identitas sosok bajingan yang dimaksud.

"Tuduhan-tuduhan yang digulirkan BPN ini tidak lebih dari 'gimmick' dan hoaks, karena pihaknya sendiri sepertinya tidak tahu siapa bajingan yang mereka sebut," kata Karding, di Jakarta, Rabu (10/4/2019), seperti dikutip Antara.

Baca juga: Prabowo Ingin Ada Uang Pensiun untuk Koruptor, TKN Nilai Kontraproduktif

Hal itu disampaikan Karding menanggapi pernyataan Juru Debat BPN, Saleh Partaonan Daulay, yang menyebut Prabowo tak perlu menyebut secara detail identitas bajingan yang dimaksudnya.

Saleh menilai, ada orang-orang yang sudah paham siapa bajingan yang tersebut.

"Kan tidak perlu menyebut nama. Dengan berbagai pertimbangan, tidak menyebut nama malah mungkin dianggap lebih bijak. Namun diyakini, ada orang-orang tertentu yang tahu dan paham siapa orang-orang yang dimaksud," ujar Saleh.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Survei Internal BPN Hiburan untuk Prabowo

Namun bagi TKN, ujar Karding, BPN lebih baik membuka sosok bajingan yang dimaksud agar tuduhan-tuduhan yang digulirkan BPN dapat ditindaklanjuti, bahkan diproses hukum.

"Tentunya dengan disertai alat bukti. Jika tak ada alat bukti, itu sama saja hoaks, info bohong " tegas Karding.

TKN, sambungnya, juga membuka diri untuk membantu BPN menemukan sosok bajingan tersebut.

Baca juga: Pakar Psikologi Politik Duga Prabowo Emosional karena Kalah di Survei

"Mungkin kami dapat membantu BPN agar yang mereka sebut bajingan itu ditindak. Biar TKN yang melaporkan berdasarkan informasi dari BPN," jelas Karding.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com