Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Ingin Ada Uang Pensiun untuk Koruptor, TKN Nilai Kontraproduktif

Kompas.com - 10/04/2019, 10:06 WIB
Abba Gabrillin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

MAUMERE, KOMPAS.com — Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Hasto Kristiyanto, mengkritik wacana yang dilontarkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengenai uang pensiun untuk koruptor.

Menurut Hasto, hal itu kontraproduktif dengan upaya pemberantasan korupsi.

"Dengan memberikan dana pensiun, itu sangat kontraproduktif," ujar Hasto saat ditemui di Maumere, Nusa Tenggara Timur, Selasa (9/4/2019).

Baca juga: Sekjen PDI-P: Survei Internal BPN Hiburan untuk Prabowo

Hasto sependapat dengan anggapan bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa.

Menurut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu, korupsi seharusnya tidak dapat ditoleransi dengan cara apa pun.

PDI Perjuangan, kata dia, tidak pernah menoleransi kadernya yang terlibat korupsi.

"Mereka yang korupsi tidak bisa kami calonkan. Mereka yang korupsi kami beri sanksi pemecatan," kata Hasto.

Baca juga: Pakar Psikologi Politik Duga Prabowo Emosional karena Kalah di Survei

Sebelumnya, saat berpidato dalam kampanye akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Minggu (7/4/2019), Prabowo melontarkan wacana pemberian uang pensiun untuk bekas koruptor.

"Kita akan panggil koruptor-koruptor itu. Kita akan minta mereka tobat dan sadar. Kembalikanlah uang-uang yang kau curi. Ya bolehlah kita sisihkan sedikit. Boleh enggak? Ya untuk dia pensiun," kata Prabowo kepada para pendukungnya seperti dikutip Kompas TV.

"Berapa? Kita tinggalin berapa? 5 persen? 5 persen? 3 persen? Enggak boleh? Kalau mereka tobat, kita terima kembali sebagai saudara kita, betul?" kata Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com