Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: Kalau Semuanya Ditaruh untuk Membangun Tentara, Bagaimana Dengan Kesejahteraan Masyarakat?

Kompas.com - 31/03/2019, 10:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Moeldoko mengkritik pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam debat keempat, Sabtu (30/3/2019) malam, yang hanya menekankan pada peningkatan anggaran pertahanan tanpa memedulikan aspek yang lain.

"Kalau semuanya ditaruh untuk membangun tentara, nanti bagaimana dengan kesejahteraannya masyarakat? Nanti marah dong masyarakat, semua anggaran dibesarkan untuk militer," ujar Moeldoko seusai debat yang digelar di Hotel Shangri La berlangsung.

Sebagai mantan Panglima TNI, Moeldoko merasa apa yang dilaksanakan Presiden Joko Widodo di bidang pertahanan sudah on the track.

Baca juga: Moeldoko Sebut Bencana di Lombok dan Papua Masih Jadi Urusan Pemerintah Daerah

Misalnya, mulai dari meningkatkan kesejahteraan prajurit, memperkuat satuan pertahanan pada wilayah-wilayah perbatasan dengan pembangunan divisi-divisi dan armada-armada baru, hingga pembelian alat utama sistem persenjataan yang sesuai dengan kebutuhan pertahanan, anggaran negara sekaligus kepentingan transfer of knowledge dan transfer of technology.

"Ini memang butuh kecerdasan untuk membuat pilihan-pilihan bagi seorang pemimpin, oh di sini yang harus kita perkuat, harus kita lakukan. Tidak bisa kita fokus ke pertahanan saja," ujar Moeldoko.

Lagipula, mengulang pernyataan Jokowi pada debat Sabtu malam, peluang Indonesia jadi sasaran invasi fisik negara lain sangat kecil.

Baca juga: Moeldoko: Alhamdulillah Capres Kita Disambut Luar Biasa di Banten

Ia mencontohkan Korea Utara dan Korea Selatan. Dua negara itu dapat dikatakan memiliki peluang invasi fisik besar sehingga mau tidak mau keduanya harus membangun pertahanan sekuat mungkin.

"Di Indonesia, enggak. Kita belum bisa mendefinisikan musuh kita dengan betul. Jadi kita enggak punya musuh yang memiliki senjata nuklir," ujar Moeldoko.

Justru, yang harus diwaspadai oleh negara seperti Indonesia ini adalah kejadian-kejadian dalam negeri yang dapat dimanfaatkan asing melemahkan kekuatan Indonesia sendiri. Salah satu contohnya adalah konflik masyarakat.

Diketahui, Prabowo Subianto mengkritik anggaran pertahanan Indonesia yang dinilainya terlalu kecil.

"Di bidang pertahanan dan keamanan, kita terlalu lemah. Anggaran kita terlalu kecil," ujar dia.

Baca juga: Prabowo Kritik Pernyataan Jokowi soal Tak Ada Invasi dalam 20 Tahun ke Depan

Meski, dilansir dari Katadata.co.id yang mengutip Global Fire Power (GFP), anggaran belanja militer Indonesia sebesar 6,9 miliar dollar Amerika Serikat atau setara dengan Rp 98 triliun dengan kurs Rp 14.000 per dollar AS.

Angka tersebut menempatkan Indonesia menjadi negara kedua di ASEAN setelah Singapura yang memiliki anggaran 9,7 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 135 triliun. Adapun, dari aspek kekuatan, Indonesia berada di posisi pertama ASEAN.

Sementara itu, pada peringkat global, anggaran militer Indonesia berada pada urutan ke-30 dari 157 negara. Indonesia juga berada di peringkat ke-15 dunia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com