Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Persahabatan Itu Seumur Hidup, Politik Hanya Lima Tahun

Kompas.com - 26/03/2019, 17:20 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin sekaligus Wakil Presiden Jusuf Kalla memaklumi sikap politik keponakannya, Erwin Aksa, yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ia pun menerima alasan Erwin yang lebih memilih mendukung Prabowo-Sandi lantaran untuk menjaga persahabatannya dengan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

"Ya, karena ingin persahabatannya dengan Sandi ingin langgeng ya silakan saja. Itu demokrasi dan juga memang saya yang mengajarkan bahwa persahabatan itu penting daripada politik ini," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Baca juga: Maruf Amin: Imbauan MUI agar Tidak Golput Sudah Sejak Pemilu 2014

"Dan saya sering ajarkan sama mereka ini, keluarga-keluarga kami, keluarga saya, bahwa persahabatan itu seumur hidup, politik itu hanya lima tahun. Tiap lima tahun berubah-ubah sikap itu," kata Kalla lagi.

Ia pun menjadikan partainya, Golkar, sebagai contoh. Sebab Golkar dulunya mendukung Prabowo di Pilpres 2014 namun kini mendukung capres petahana Joko Widodo di Pilpres 2019.

Karena itu ia mengingatkan semua pihak agar tak merusak persahabatan lantaran berbeda kepentingan politik.

Baca juga: PSI Nilai Buzzer Politik Tidak Perlu Diatur Saat Masa Tenang Pemilu

"Lima tahun yang lalu, Golkar dukung Prabowo, ya kan? Setelah lima tahun Golkar dukung Jokowi. Kan lima tahun aja? Sedangkan persahabatan itu seumur hidup. Jadi jangan merusak persahabatan itu hanya gara-gara lima tahun," lanjut Kalla.

Sebelumnya, Erwin secara terbuka menyatakan dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Keponakan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini menyatakan dukungannya setelah banyak pemberitaan mengenai kehadirannya dalam debat ketiga terakhir untuk mendukung Sandiaga.

Baca juga: Ketua MK: Para Hakim Konstitusi Siap 100 Persen Hadapi Sengketa Pemilu 2019

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar lantas memberhentikan Erwin Aksa dari jabatannya sebagai Ketua Bidang Koperasi dan UKM.

Keputusan itu dibuat setelah Erwin Aksa menyatakan dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

"Dalam merespons peristiwa serta dinamika yang berkembang, perlu kami infokan bahwa DPP Partai Golkar telah mengambil keputusan, pemberhentian Saudara Erwin Aksa dari posisi DPP Partai Golkar sebagai Ketua Bidang Koperasi dan UKM," ujar Ketua DPP Partai Golkar bidang Media dan Penggalangan Opini, Ace Hasan Syadzily, saat memberikan keterangan di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (19/3/2019).

Kompas TV Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, berkunjung ke Lamongan, Jawa Timur, Selasa (26/3). Sandi menggelar kampanye terbuka di Kampung Nelayan Desa Sedayulawas, Kecamatan Paciran, Lamongan. Pemilihan Kampung Nelayan untuk lokasi kampanye dikarenakan menjadi salah satu prioritas Sandiaga Uno dalam program OK OCE nasional. #KampanyeSandiagaUno #SandiagaUno #Pilpres2019
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com