Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Romahurmuziy, Ketua Umum PPP Kedua yang Kena OTT KPK

Kompas.com - 17/03/2019, 07:02 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (15/3/2019).

Ia terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Jawa Timur.

Romahurmuziy menjadi Ketua Umum PPP kedua yang terjerat masalah hukum di KPK. Pendahulunya, Suryadharma Ali, juga dijerat oleh KPK pada 2014 silam karena tersangkut kasus korupsi dana haji saat menjabat Menteri Agama di kabinet Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

Romahurmuziy atau akrab disapa Romy lahir di Sleman, 10 September 1974 silam. Ia merupakan anak dari keluarga yang kental dengan kalangan Nahdlatul Ulama. Sang ayah M Tochah Mansoer merupakan pendiri Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU).

Baca juga: Romahurmuziy Jadi Ketum Partai Kelima yang Terjerat Kasus Korupsi

Sementara sang Ibunda Umroh Machfudzoh pernah menjabat sebagai Ketua DPW PPP Yogyakarta periode 1985-1995 serta Ketua Umum PP Wanita Persatuan periode 1993-1998.

Secara silsilah, Romahurmuziy merupakan cucu dari Menteri Agama ketujuh yakni KH M. Wahib Wahab. Selain itu ia adalah cicit dari Kiai Wahab Hasbullah, salah satu pendiri NU.

Romy yang bergelar Magister Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung ini sejak dulu memiliki cita-cita menjadi kiai dan memimpin sebuah pondok pesantren. Namun seiring berjalannya waktu, Romy justru banting stir menjadi politisi.

Karir di PPP

Romy mengikuti jejak ibunya dan memilih partai berlambang Ka'bah sebagai kendaraan politik. Karier Romy diawali menjadi pengurus Departemen di DPP PPP pada Muktamar V tahun 2003. Sejak saat itu, karirnya terus moncer hingga menjadi Wakil Sekretaris Jenderal PPP pada 2007. Romy juga sempat menjadi staf khusus Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali, yang saat itu juga menjabat Ketum PPP.

Pada 2009 ia mencoba peruntungan dan terpilih menjadi Anggota DPR lewat daerah pemilihan Jawa Tengah VII. Selanjutnya pada 2011, Romy dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal PPP.

Dengan jabatan itu, maka ia menjadi orang nomor dua di partai berlambang Ka'bah setelah Suryadharma.

Tersangkutnya Suryadharma dalam kasus korupsi dana haji di KPK pada 2014 membawa karir politik Romy ke puncak.

Romy terpilih menjadi Ketua Umum PPP periode 2014-2019 menggantikan Suryadharma Ali dalam Muktamar VIII PPP 2014 di Surabaya.

Setelah itu, Romy membawa PPP yang sebelumnya mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014 mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Sempat ada dualisme kepemimpinan di tubuh PPP, karena kubu Djan Faridz juga menggelar Muktamar tandingan. Namun pemerintah tetap mengesahkan PPP yang dipimpin Romy.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com