Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Upaya Delegitimasi Pemilu "Bisnis Produk Politik"

Kompas.com - 15/03/2019, 18:15 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menyebut, upaya delegitimasi penyelenggara pemilu merupakan "bisnis produk politik".

Menurut Feri, bukan tidak mungkin bahwa upaya delegitimasi yang dilakukan melalui sejumlah cara, seperti penyebaran berita bohong, diinisiatif oleh tim kampanye peserta pemilu.

Sebab, dilihat dari pola yang ada, selalu ada pihak yang seolah mengambil 'keuntungan' dari proses delegitimasi penyelenggara pemilu.

"Saya agak yakin ini inisiatif tim, karena kadang-kadang semangat untuk melakukan, upaya memenangkan itu timnya, karena di balik kemenangan mendapatkan keuntungan," kata Feri saat ditemui di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2019).

Baca juga: Wiranto Minta Publik Tak Termakan Isu Upaya Delegitimasi Penyelenggara Pemilu

"Saya agak optimistis bahwa dua calon secara langsung tidak memerintahkan, tapi lebih ke arah pembiaran, karena bagaimanapun kampanye negatif itu terjadi pada kedua paslon dan itu tidak mungkin hanya dimainkan oleh di luar tim karena terpola," sambungnya.

Feri mengatakan, pihak yang berniat memanfaatkan proses delegitimasi penyelenggara pemilu ingin supaya ada anggapan kecurangan pada proses pemilu.

Sehingga, apapun hasil pemilu nanti, seolah bisa menggunakan narasi delegitimasi penyelenggara pemilu dengan tuduhan kecurangan yang dilakukan penyelenggara.

Oleh karenanya, Feri mengatakan, KPU harus terus berupaya untuk melawan upaya delegitimasi.

Hal ini penting demi menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggara dan tahapan pemilu.

Baca juga: KPK: Jangan Asal Pilih di Pemilu 2019

"Karena itu KPU harus melalukan upaya mengcounter ini, karena menurut saya ini bagian bisnis produk politik, harus dilawan bersama-sama," tegas dia.

Awal Januari 2019 lalu, muncul isu berupa 7 kontainer surat suara pemilu tercoblos. Kabar ini dipastikan hoaks, dan pelaku sudah diproses oleh pihak berwajib.

Dua bulan setelahnya, muncul kabar surat suara tercoblos di Sumatra Utara.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, dua kasus ini adalah sebagian dari upaya delegitimasi sejumlah pihak terhadap KPU.

Kompas TV Badan pengawas #Pemilu kabupaten Subang menemukan seorang Warga Negara Asing yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap atau #DPT. Belakangan diketahui #WNA yang bersangkutan pernah ikut mencoblos pada Pilkada serentak 2018. Seorang WNA asal Filipina masuk ke dalam DPT di Kabupaten Subang. Temuan ini diketahui saat panitia pengawas pemilihan kecamatan Panwascam melakukan pendataan. WNA yang masuk ke dalam DPT merupakan perempuan bernama Marilou Magnaye Cruzat asal Filipina.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang



Terkini Lainnya

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com