Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf: Wisata Syariah itu Saya yang Ngomong, Sandiaga Ikut-Ikutan...

Kompas.com - 28/02/2019, 18:56 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin menanggapi rencana cawapres 02 Sandiaga Uno menerapkan wisata halal di Bali. Ma'ruf merasa tersanjung program wisata syariah yang telah lama dia gagas ditiru lawan politiknya.

"Wisata Syariah itu kan saya yang ngomong, lalu dia ikut-ikutan, terima kasih," ujar Kiai Ma'ruf dalam siaran pers, Kamis (28/2/2019).

Ketum Majelis Ulama Indonesia itu mengatakan, sejak 20-30 tahun lalu wisata syariah telah dikembangkannya.

Baca juga: Cawapres Maruf Amin Dorong Fintech dalam Sistem Keuangan Syariah

Ma'ruf menyebut sudah ada wisata syariah dalam bentuk hotel syariah sampai travel syariah.

"Sekarang kita sudah ada namanya wisata syariah, hotel syariah, bahkan sudah ada juga semua travel yang syariah, tinggal pengemasannya," jelas Ma'ruf.

"Jadi kalau dia (Sandiaga) mau ikut mendukung, terima kasih," imbuhnya.

Baca juga: Maruf Amin: Ada yang Mulai Teriak-teriak Halal...

Rencana untuk mengembangkan wisata syariah atau wisata halal sebelumnya disampaikan Sandiaga saat berkampanye di Bali. Cawapres nomor urut 02 itu menuturkan ceruk pasar wisata halal sangat menggiurkan.

"Prabowo-Sandi fokus untuk memberdayakan UMKM, meningkatkan kewirausahaan dan di Bali sendiri pariwisata kita harapkan pariwisata akan lebih baik dan multiplayer-nya banyak sekali kepada UMKM. Salah satunya juga pariwisata halal, banyak potensinya, dan sekarang banyak diambil oleh Bangkok, Thailand," ujar Sandiaga di Denpasar, Bali, Minggu (24/2/2019) lalu.

"Kita ingin Bali, Indonesia secara umum, juga ngambil potensi pariwisata halal yang konon kabarnya di atas Rp 3.000 triliun potensinya. Ini sangat luar biasa potensinya kalau bisa kita ambil untuk gerakan ekonomi di Bali," tambahnya.

Kompas TV Indonesia Gali Potensi Wisata Halal
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com