Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPN Prabowo Sebut Elektabilitas Jokowi di Jateng Turun, Ini Kata Wakil Ketua TKN

Kompas.com - 22/02/2019, 17:13 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arsul Sani, mengatakan, pihaknya tak terpengaruh klaim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno soal elektabilitas di Jawa Tengah.

BPN mengklaim elektabilitas Prabowo-Sandiaga naik di Jawa Tengah, sementara elektabilitas Jokowi-Ma'ruf mengalami penurunan.

"TKN senyum-senyum saja karena data BPN itu hanya survei internal yang tidak pernah dikuatkan oleh lembaga eksternal," ujar Arsul ketika dihubungi, Jumat (22/2/2019).

Baca juga: BPN Klaim Elektabilitas Prabowo Naik di Jateng, Elektabilitas Jokowi Turun

Arsul mengatakan, data TKN bersumber dari survei yang dipublikasikan ataupun yang hanya dikonsumsi di kalangan internal. Bukan seperti BPN Prabowo-Sandiaga yang hanya berpatokan pada survei internal.

Dari sejumlah survei itu, kata Arsul, TKN mencatat belum ada pergeseran elektabilitas Jokowi pada Pilpres 2019 ini jika dibandingkan 2014. Menurut dia, di beberapa kabupaten justru elektabilitas Jokowi dan Ma'ruf naik.

"Dengan bergabungnya PPP dan Golkar pada koalisi 01, di banyak kabupaten di Jateng justru terjadi tren peningkatan elektabilitas 01 dibandingkan perolehan Pilpres 2014," ujar Arsul.

Baca juga: Tertinggi di Basis Massa Muslim, PDI-P Sebut karena Kampanyekan Jokowi-Maruf

Sebelumnya, Wakil Ketua BPN Ahmad Muzani mengklaim, elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno naik di Jawa Tengah (Jateng). Hal itu terjadi karena belakangan ini Prabowo-Sandiaga gencar melakukan kampanye di Jawa Tengah.

"Suara Pak Prabowo di Jawa Tengah sudah mulai meningkat. Suara Jokowi berkurang," ujar Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Namun, Muzani tak menyebutkan berapa besar kenaikan elektabilitas Prabowo di Jawa Tengah berdasarkan survei internal yang dilakukan BPN.

Kompas TV Kembali urusan freeport mengemuka di publik. Kali ini terkait pertemuan Joko Widodo dengan Presiden Freeport McMoran, James Robert Moffett. Pertemuan menyangkut perpanjangan izin operasi Freeport. Sudirman yang dipanggil presiden ke Istana Kepresidenan, membicarakan soal izin perpanjangan operasi Freeport di Indonesia.<br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]-->
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com