Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Gerindra, Keuntungan Lahan Prabowo Juga untuk Biayai Kampanye Jokowi di Pilgub DKI

Kompas.com - 20/02/2019, 09:22 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo menyesalkan sikap calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyinggung soal lahan yang dikuasai calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam debat kedua pilpres 2019.

Padahal, menurut Edhy, keuntungan usaha pada lahan seluas 220.000 hektar di Kalimantan Timur dan 120.000 hektar di Aceh Tengah itu salah satunya digunakan untuk membiayai kampanye Jokowi pada Pilgub DKI 2012.

"Dari usaha kelola lahan tersebut, banyak warga yang dipekerjakan, banyak anak yang disekolahkan, dan banyak kontribusi untuk lingkungan sekitar," kata Edhy melalui keterangan tertulis, Rabu (20/2/2019).

Baca juga: Tanggapi Gerindra, Politisi PDI-P Bilang Prabowo Penerima Manfaat Terbesar Kampanye Pilgub DKI

"Dan yang perlu diketahui bersama, salah satu keuntungan usaha kelola lahan tersebut adalah untuk membiayai kampanye Pak Jokowi saat Pilgub DKI tahun 2012 lalu yang jumlahnya sangat besar," kata Edhy.

Ia mengatakan, seperti dijelaskan Prabowo, lahan tersebut adalah lahan hak guna usaha milik negara yang dapat diambil kapan saja bila negara membutuhkan.

Menurut dia, Prabowo rela pasang badan mengelola lahan dengan segala keterbatasan karena tak ingin lahan luas tersebut dikelola oleh pihak asing.

"Wakil Presiden Bapak Jusuf Kalla sangat mengerti sejarah pengorbanan Pak Prabowo ini," katanya.

Baca juga: Kubu Prabowo Diminta Tak Berlebihan Tanggapi Pernyataan Jokowi soal Lahan

 

Edhy menyebutkan, pernyataan Jokowi soal lahan ini bukan pertama kali yang menyimpang dari konteks dan lebih menyerang sisi personal.

Pada debat perdana, Jokowi yang seharusnya menyampaikan capaian atau gagasan tentang masalah hukum dan HAM juga menyerang Prabowo dan Partai Gerindra.

"Kami sangat menyesalkan dan menyayangkan apa yang dilakukan Pak Jokowi. Beliau seperti lupa dengan sejarah bahwa Pak Prabowo dan Partai Gerindra adalah bagian yang pernah membesarkan namanya hingga bisa besar seperti sekarang ini. Kami tak menyangka Pak Jokowi bisa sampai hati menyerang sisi pribadi," kata Ketua Fraksi Gerindra di DPR ini.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Menuju Istana 2019

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com