Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Daftar Lengkap 81 Caleg Eks Koruptor

Kompas.com - 19/02/2019, 15:07 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali mengumumkan daftar calon anggota legislatif (caleg) yang pernah menjadi terpidana kasus korupsi. Setelah sebelumnya mengumumkan ada 49 caleg ekskoruptor, kini jumlah itu bertambah menjadi 81 orang.

Artinya, ada penambahan 32 orang caleg eks koruptor dari yang sebelumnya dipublikasikan KPU pada 30 Januari 2019.

Dari 81 caleg, 23 caleg eks koruptor maju untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, 49 caleg eks koruptor maju tingkat DPRD kabupeten/kota, dan 9 merupakan calon legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Tak ada eks koruptor yang mencalonkan diri untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dari 16 partai politik peserta pemilu, 14 partai mengajukan caleg mantan napi korupsi. Hanya ada 2 partai politik yang tak mengajukan caleg eks koruptor, yaitu Partai Nasdem dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Baca juga: Ini 32 Nama Tambahan Caleg Eks Koruptor yang Diumumkan KPU

Berikut 81 daftar nama mantan narapidana korupsi yang dihimpun KPU:

72 caleg tingkat DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota berdasar partai politik

1. PKB (2 orang)

  • Diumumkan 30 Januari 2019: Tidak ada
  • Diumumkan 19 Februari 2019:
    1. Usman Effendi (DPRD Kabupaten Pesawaran 2, nomor urut 8)
    2. EU K. Lenta (DPRD Kabupaten Morowali Utara 1, nomor urut 9)

2. Partai Gerindra (6 orang)

  • Diumumkan 30 Januari 2019:
    1. Moh Taufik (DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dapil DKI 3, nomor urut 1)
    2. Herry Jones Johny Kereh (DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Dapil Sulawesi Utara 1, nomor urut 2)
    3. Husen Kausaha (DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Maluku Utara 4, nomor urut 2)
    4. Ferizal (DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Belitung Timur 1, nomor urut 1)
    5. Mirhammuddin (DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Belitung Timur 2, nomor urut 1)
    6. Hi.Al Hajar Syahyan (DPRD Kabupaten Tanggamus. Dapil Tanggamus 4, nomor urut 1)

  • Diumumkan 19 Februari 2019: Tidak ada.

3. PDI Perjuangan (2 orang)

  • Diumumkan 30 Januari 2019:
    Abner Reinal Jitmau (DPRD Prov Papua Barat 2, Nomor 12)

  • Diumumkan 19 Februari 2019:
    Mat Muhizar (DPRD Kabupaten Pesisir Barat 3, nomor urut 2)

4. Partai Golkar (10 orang)

  • Diumumkan 30 Januari 2019:
    1. Hamid Usman (DPRD Provinsi Maluku Utara. Dapil Maluku Utara 3, nomor urut 1)
    2. Desy Yusnandi (DPRD Provinsi Banten. Dapil Banten 6, nomor urut 4)
    3. H. Agus Mulyadi (DPRD Provinsi Banten. Dapil Banten 9, nomor urut 5)
    4. Petrus Nauw (DPRD Provinsi Papua Barat. Dapil Papua Barat 2, nomor urut 12)
    5. Heri Baelanu (DPRD Kabupaten Pandeglang. Dapil Pandeglang 1, nomor urut 9)
    6. Dede Widarso (DPRD Kabupaten Pandeglang. Dapil Pandeglang 5, nomor urut 8)
    7. Saiful T.Lami (DPRD Kabupaten Tojo Una Una. Dapil Tojo Una Una 1, nomor urut 12)
    8. Edy Muldison (DPRD Kabupaten Blitar. Dapil Blitar 4, nomor urut 1)

  • Diumumkan 19 Februari 2019:
    9. Achmad Junaidi Sunardi (DPRD Provinsi Lampung 7, nomor urut 4)
    10. Christofel Wonatorei (DPRD Kabupaten Waropen 1, nomor urut 6)

5. Partai NasDem (0)
Tidak ada

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com