Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Sebut 88,4 Persen Masyarakat Bicara SARA di Medsos

Kompas.com - 11/02/2019, 14:50 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyatakan 88,4 persen perbincangan masyarakat Indonesia di media sosial adalah memperbincangkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pernyataannya tersebut dikutip dari data survei Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) yang menyebut tingginya angka berita bohong atau Hoaks terkait SARA.

"Iya memang tidak mudah menghadapi hoaks. Karena menurut survei Mastel sebanyak 88,4 Persen masyarakat Indonesia berbicara dengan topik SARA," kata Moeldoko usai membuka Rapat Koordinasi Bidang Kehumasan dan Hukum Seluruh Indonesia oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin, (11/2/2019).

Baca juga: Moeldoko Sebut Publik Mesti Waspadai Revolusi Jari

Mantan Panglima TNI itu menyatakan, hoaks menjadi tantangan yang terus berkembang di era media digital saat ini. Karenanya, pemerintah juga mengaku kesulitan untuk melawan kabar bohong, terutama yang menyebar di media sosial.

Lebih lanjut, Moeldoko beranggapan, jika hoaks tidak ditangani secara tegas dapat menjadi sumber perpecahan. Terlebih jika menyeret SARA. 

"Apalagi kalau didorong oleh keinginan hoaks, maka harus ada law enforcement. Tidak peduli dia siapa, kalau memang harus dipenjarakan, penjarakan. Ini (hoaks) sumber perpecahan kalau tidak ditangani dengan tegas," ungkap Moeldoko.

Baca juga: Moeldoko: Pemerintah Bekerja Luar Biasa, tapi Dipatahkan Hoaks

Adapun hingga saat ini, ia menyebut pemerintah sudah menggalakan pembenahan literasi media sosial. Hal itu dilakukan dengan cara mengajak anak muda memahami arti penting tentang kesadaran berita bohong dan berita aktual yang bersumber dari media terpercaya.

"Kita sering mengajak influencer baik anak-anak muda dari berbagai kalangan agar memberi pemahaman atas regulasi dan tentang berita yang sesungguhnya benar atau tidak perlu diserap. Itu yang penting," pungkasnya.

Kompas TV Kepolisian Resor Magelang Kota, Jawa Tengah akhirnya berhasil menangkap pelaku perusakan sejumlah makam di Magelang. Pelaku ditangkap saat sedang melakukan aksinya. Polisi menangkap pelaku setelah menerima laporan masyarakat. Saat ditangkap pelaku sedang merusak 2 makam di Tempat Permakaman Umum Nambangan. Diduga pelaku juga melakukan perusakan di beberapa TPU lain. Hingga saat ini polisi masih memeriksa pelaku untuk mengetahui motif perusakan. Termasuk mengobservasi apakah pelaku mengalami gangguan jiwa. Sepekan terakhir 23 makam di 4 TPU di Magelang dirusak orang tak dikenal. Perusakan dipastikan polisi bukan terkait isu sara.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com