Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Kritik Medali Kemerdekaan Pers untuk Jokowi, Moeldoko Sebut Jangan Abaikan Pandangan Publik

Kompas.com - 11/02/2019, 10:42 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Keperesidenan (KSP) Moeldoko menyatakan, kritikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengenai pemberian medali Kemerdekaan Pers untuk Presiden Joko Widodo merupakan pandangan yang sepihak.

"Itu kan pandangan sepihak, jangan mengabaikan pandangan publik dong," ujar Moeldoko yand ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/2/2019).

Menurutnya, kritikan Fadli Zon mengabaikan penghargaan yang diberikan Dewan Pers yang menganggap Presiden Jokowi tidak pernah menciderai kebebasan pers.

Baca juga: Fadli Zon: Ironis Pemberian Medali Kemerdekaan Pers untuk Jokowi

Fadli Zon sebelumnya mengkritik pemberian medali Kemerdekaan Pers untuk Presiden Jokowi. Menurut dia, penghargaan tersebut tidak sesuai dengan praktik kemerdekaan pers di lapangan.

"Pemberian penghargaan Kemerdekaan Pers kepada Joko Widodo pada puncak peringatan Hari Pers Nasional yang diselenggarakan di Surabaya 9 Februari 2019 sangat ironis. Ini seharusnya membuat insan pers merasa prihatin," ujar Fadli melalui keterangan tertulis, Sabtu (9/2/2019).

Fadli memberikan contoh paling baru adalah isu pemberian remisi terhadap pembunuh wartawan Radar Bali meskipun pada akhirnya Jokowi mencabut remisi itu.

Baca juga: Hari Pers Nasional, Jokowi Dianugerahi Medali Kemerdekaan Pers

Fadli Zon juga menyoroti fenomena "blackout" terhadap pemberitaan yang merugikan Jokowi. Menurutnya, hal itu membuat medali Kemerdekaan Pers untuk Jokowi pantas dikritik.

Dia menyayangkan pemberian medali ini karena seolah menyanjung penguasa. Padahal, seharusnya lembaga pers harus mengedepankan fungsi kontrol mereka terhadap pemerintah.

Dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN), Fadli mengatakan, ancaman terbesar kebebasan pers saat ini ada di insan pers sendiri. Khususnya, terkait sikap partisan para pemilik media.

Di tengah situasi itu, dia berharap pers di Indonesia bisa tetap menjadi pilar keempat demokrasi.

Kompas TV Hari ini (9/2) puncak peringatan Hari Pers Nasional digelar di Surabaya, Jawa Timur.Presiden Jokowi yang hadir dalam acaraberpesan agar media terus mengedukasi masyarakat, memberitakan informasi dan kritik yang membangun, serta dapat menjadi penjernih atau penyaring informasi, ditengah gencarnya informasi bohong yang beredar di dunia maya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com