Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN Sebut Prabowo Pakai Konsultan Asing Sejak Jadi Cawapres Megawati

Kompas.com - 08/02/2019, 19:38 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Komunikasi Potik Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Usman Kansong, menyebut calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto telah menggunakan jasa konsultan asing sejak berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Prabowo menjadi Calon Wakil Presiden pendamping Ketua Umum PDI-P itu di Pilpres 2009.

"Karena selain memang ada di 2019 ini, itu juga kita lihat jejaknya. Kita lihat 2014 jejaknya mereka juga pakai kan. Artinya potensi untuk memakai lagi itu ada karena pernah pakai," ujar Usman di Media Center Jokowi-Ma'ruf, Menteng, Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Baca juga: Cek Fakta Sepekan, Surat Undangan Kemendikbud hingga Konsultan Asing

"2009 juga pakai, waktu berpasangan dengan Bu Mega. Tapi yang minta memang Pak Prabowo. Bu Mega sendiri enggak suka dengan itu," lanjut dia.

Karena itu, ia mengatakan, Jokowi tak asal bicara soal isu tersebut lantaran jejak digital soal isu tersebut memang ada.

Ia pun mengatakan, pernyataan Jokowi soal adanya konsultan asing di kubu Prabowo juga hendak menyadarkan masyarakat bahwa dirinya korban fitnah dari tudingan pro asing.

Baca juga: [KLARIFIKASI] Polemik Penggunaan Jasa Konsultan Asing Stan Greenberg

Direktur Komunokasi Politik Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf Usman KansongKompas.com/Rakhmat Nur Hakim Direktur Komunokasi Politik Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf Usman Kansong

"Pak jokowi juga ingin mengatakan, 'Hei kalian selama ini menuduh kami pro asing, tetapi kalian menggunakan konsultan asing'. Kami tiap hari disebut pro asing lah segala macam, tapi yang gunakan asing siapa? Pak Jokowi juga ingin menyampaikan hal seperti itu," kata Usman.

"Pak Jokowi berbeda dengan 02, menyampaikan informasi yang memang sudah ada faktanya. ada kebenarannya, akurat. Data yang dipakai juga seperti itu. Bahkan kalau secara internal, Pak Jokowi sudah menyampaikan itu," lanjut Usman.

Jokowi sebelumnya menyebut pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggunakan konsultan asing dalam menghadapi pemilihan presiden 2019.

Baca juga: Soal Konsultan Asing, Sandiaga Sebut Jangan Terlalu Diperpanjang, Rusia Tersinggung

Akibat menggunakan konsultan asing itu, menurut Jokowi, strategi kampanye yang digunakan kubu oposisi berpotensi memecah belah masyarakat.

"Yang dipakai konsultan asing. Enggak mikir ini memecah belah rakyat atau tidak, enggak mikir mengganggu ketenangan rakyat atau tidak, ini membuat rakyat khawatir atau tidak. Membuat rakyat takut, enggak peduli," kata Jokowi saat bertemu sedulur kayu dan mebel di Solo, Minggu (3/2/2019).

Baca juga: Wiranto: Konsultan Asing di Pilpres Tak Masalah, Asal...

Namun Juru Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon membantah tudingan tersebut.

Menurut dia, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga juga tidak cukup biaya untuk membayarnya.

"Enggak ada kita menggunakan konsultan asing, enggak kuat bayarnya," ujar Fadli di Jalan Letjen Suprapto, Senin (4/2/2019).

Baca juga: Kubu Prabowo-Sandiaga Merasa Difitnah Jokowi soal Penggunaan Konsultan Asing

Fadli menantang Jokowi untuk menyebut nama konsultan asing itu jika benar-benar punya bukti.

Jangan sampai tudingan tersebut menjadi fitnah. Fadli mengatakan, konsultan Prabowo-Sandiaga hanya anggota BPN saja.

"Konsultan kami adalah BPN dan para pakar orang-orang yang berakal sehat, itu konsultannya," kata dia.

Kompas TV Kubu Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga saling tuding soal konsultan asing. Presiden Jokowi sudah membantahnya. Sementara BPN mengakui Prabowo pernah memakai konsultan asing pada 2009 tetapi tidak ada konsultan asing untuk pilpres kali ini. Bagaimana kedua kubu meluruskan tudingan soal pelibatan konsultan asing untuk memenangkan Pilpres 2019? Untuk membahasnya sudah hadir Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Usman Kansong. Dan Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Andre Rosiade.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com