Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Prabowo-Sandiaga Merasa Difitnah Jokowi soal Penggunaan Konsultan Asing

Kompas.com - 05/02/2019, 14:19 WIB
Kristian Erdianto,
Robertus Belarminus

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Luar Negeri Badan Pemenangan Nasional (BPN) Irawan Ronodipuro menyesalkan pernyataan calon presiden nomor 01 Joko Widodo yang menyebut pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggunakan konsultan asing dalam menghadapi pemilihan presiden 2019.

Ia mengatakan, pihaknya merasa difitnah dengan adanya pernyataan tersebut.

"Kami sangat menyesalkan komentar tersebut datang dari Presiden. Kita tidak ada  mempergunakan jasa konsultan asing. Di sini, kita difitnah. Sementara, di sana, justru mereka lebih banyak mendatangkan tenaga kerja asing. Memangnya Indonesia kurang tenaga kerja?" ujar Irawan, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (5/2/2019).

Irawan menegaskan, pihaknya tidak pernah menggunakan konsultan asing terkait Pilpres 2019. Ia menyebut, pernyataan Jokowi mengenai hal ini adalah kebohongan.

Baca juga: TKN Yakin Jokowi Tak Asal Bicara soal Konsultan Asing

Irawan menyebut, isu ini memprovokasi dan mengganggu suasana demokrasi yang diharapkan terus berlangsung damai hingga Pemilu berakhir.

"Jadi, saya sebagai direktur luar negeri BPN tahu betul bahwa kami tidak ada sama sekali konsultan asing," ucap dia.

"Di BPN ini, semua kumpulan anak-anak bangsa yang memang banyak mendapatkan pendidikan di luar negeri. Saya bisa memastikan kita tidak menggunakan konsultan politik asing. Maka pernyataan Presiden itu salah," kata Irawan.

Menurut Irawan, isu ini muncul pertama kali ketika pertama kali ada potongan video seorang pejabat dari Kedutaan Besar Rusia menyalami Prabowo, sebelum menyampaikan pidato 'Indonesia Menang' di JCC, Jakarta 14 Januari 2019 lalu.

Saat itu, lanjut Irawan, pihaknya mengundang sejumlah beberapa pejabat tinggi dari kedutaan besar negara sehabat dan ada 13 perwakilan yang datang.

"Jadi, siapa yang memberikan masukan kepada Presiden, itu salah besar. Kami sesalkan tuduhan tersebut. Kita memiliki hubungan baik dengan negara itu. Hubungan diplomasi yang kita lakukan adalah hal biasa saja, yang juga dilakukan banyak partai politik, apalagi sekarang Pak Prabowo adalah calon presiden," kata dia.

"Tentu saja mereka (kedutaan besar) ingin mengetahui program-program kita. Apalagi, Rusia itu adalah negara sahabat. Sayang sekali kalau pihak Jokowi menyerang seperti itu," tutur Irawan.

Sebelumnya, Jokowi menyebut, pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menggunakan konsultan asing dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2019.

Akibat menggunakan konsultan asing itu, menurut Jokowi, strategi kampanye yang digunakan kubu oposisi berpotensi memecah belah masyarakat.

"Yang dipakai konsultan asing. Enggak mikir ini memecah belah rakyat atau tidak, enggak mikir mengganggu ketenangan rakyat atau tidak, ini membuat rakyat khawatir atau tidak. Membuat rakyat takut, enggak peduli," kata Jokowi, saat bertemu sedulur pengusaha kayu dan mebel di Solo, Minggu (3/2/2019).

Jokowi tak menyebut konsultan asing apa yang digunakan kubu Prabowo-Sandi. Namun, ia sempat menyinggung soal propaganda Rusia.

Baca juga: Pengamat: UU Pemilu Izinkan Capres Gunakan Konsultan Asing

"Seperti yang saya sampaikan, teori propaganda Rusia seperti itu. Semburkan dusta sebanyak-banyaknya, semburkan kebohongan sebanyak-banyaknya, semburkan hoaks sebanyak-banyaknya, sehingga rakyat menjadi ragu. Memang teorinya seperti itu," kata Jokowi.

Jokowi mencontohkan soal hoaks mengenai tujuh kontainer surat suara tercoblos. Juga mengenai hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet, yang saat itu masih bergabung dalam Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi.

Jokowi juga sempat menyinggung soal dirinya yang selama ini disebut sebagai antek asing. Namun, pada kenyataannya, kubu Prabowo-Sandi-lah yang menggunakan konsultan asing dalam menghadapi Pilpres 2019.

"Konsultannya konsultan asing. Terus yang antek asing siapa? Jangan sampai kita disuguhi kebohongan yang terus-menerus. Rakyat kita sudah pintar, baik yang di kota atau di desa," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com