Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jelaskan soal Awal Mula Ïstilah "Propaganda Rusia" Dipakai Jokowi

Kompas.com - 04/02/2019, 18:39 WIB
Jessi Carina,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily menegaskan pernyataan Jokowi soal adanya propaganda Rusia hanya sebuah istilah. Ace mengatakan istilah itu tidak ada kaitannya dengan intervensi Rusia.

"Pernyataan Pak Jokowi sebagai calon presiden tentang propaganda Rusia hanyalah sebuah istilah dan tidak berhubungan dengan intervesi negara Rusia pada proses politik di Indonesia," ujar Ace melalui keterangan tertulis, Senin (4/2/2019).

Ace mengatakan istilah propaganda Rusia populer setelah RAND Corporation menerbitkan artikel "The Russian 'Firehose of Falsehood' Propaganda Model" pada 2016. Kata Ace, propaganda Firehose of Falsehood atau semburan kebohongan ini disebut digunakan dalam pemilu di Brazil, Mexico, dan Venezuela.

"Sehingga sudah menjadi bagian dari metode perpolitikan baru di era post-truth," kata dia.

Baca juga: Penjelasan Kedubes soal Polemik Propaganda Rusia

Ace menjelaskan propaganda Firehose of Falsehood juga mempunyai beberapa ciri. Pelakunya berusaha mendapatkan perhatian media melalui pernyataan dan tindakan yang mengundang kontroversi. Kemudian, pelakunya juga melemparkan pernyataan yang misleading atau bahkan bohong.

Ace mengatakan tujuannya adalah menghilangkan kepercayaan pada data dan merusak kredibilitas. Pernyataan bohong itu diulang terus menerus agar menjangkau banyak orang.

Sementara itu, Ace menegaskan hubungan Indonesia dengan Rusia

"Hubungan persahabatan Indonesia dan Rusia justru semakin erat di era Pak Jokowi. Bahkan terakhir pada 14 November 2018, ketika KTT ASEAN 33, Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Putin di Singapura untuk peningkatan kerjasama ekonomi dua negara," kata dia.

Baca juga: Jokowi: Ada Timses yang Menyiapkan Propaganda Rusia...

Sebelumnya, Jokowi menyebutkan, pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggunakan konsultan asing dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2019.

Akibat menggunakan konsultan asing itu, menurut Jokowi, strategi kampanye yang digunakan kubu oposisi berpotensi memecah belah masyarakat.

"Yang dipakai konsultan asing. Enggak mikir ini memecah belah rakyat atau tidak, enggak mikir mengganggu ketenangan rakyat atau tidak, ini membuat rakyat khawatir atau tidak. Membuat rakyat takut, enggak peduli," kata Jokowi saat bertemu Sedulur Pengusaha Kayu dan Mebel di Solo, Minggu (3/2/2019).

Jokowi tak menyebut konsultan asing apa yang digunakan kubu Prabowo-Sandiaga. Namun, ia sempat menyinggung soal propaganda Rusia.

"Seperti yang saya sampaikan, teori propaganda Rusia seperti itu. Semburkan dusta sebanyak-banyaknya, semburkan kebohongan sebanyak-banyaknya, semburkan hoaks sebanyak-banyaknya sehingga rakyat menjadi ragu. Memang teorinya seperti itu," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com