Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo-Sandiaga Akan Soroti OTT dan Penguatan KPK Saat Debat

Kompas.com - 08/01/2019, 13:58 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Mardani Ali Sera mengatakan, maraknya operasi tangkap tangan (OTT) dan penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadi materi yang akan disoroti pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat debat perdana.

Dalam debat perdana yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 17 Januari 2019 mendatang, akan mengangkat isu hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

"OTT tiap hari, presiden tidak bisa menutup mata karena itu bagian dari perangkat yang mensejahterakan rakyat," ujar Mardani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Baca juga: Kaleidoskop 2018, Daftar 29 OTT KPK Sepanjang 2018

Mardani juga menyinggung isu penguatan KPK yang dinilai tidak berjalan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hal itu terlihat dari pembentukan Pansus Hak Angket KPK pada 2017 yang anggotanya didominasi oleh politisi dari partai pendukung pemerintah.

Sementara berbagai elemen masyarakat sipil menilai pembentukan Pansus KPK merupakan bagian dari upaya pelemahan KPK.

"Sekarang ini 67 persen anggota DPR dukung Pak Jokowi. Kenapa dibiarkan? Penguatan KPK bisa dijalankan. Sekarang ini semua kendali masih ada di Pak Jokowi. Nah, makanya nanti akan kami elaborasi," kata Mardani.

"Yang jelas Pansus KPK kemarin itu mayoritas anggotanya dari teman-teman sebelah sana. PKS termasuk yang menolak, kami berusaha keras. KPK perlu diperkuat," kata politisi dari PKS itu.

Baca juga: 5 Komitmen Jokowi Berantas Korupsi Versi Timses

Sebelumnya, Prabowo Subianto sempat mengatakan bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia seperti kanker stadium empat.

Hal itu disampaikan saat berbicara pada acara "The World in 2019 Gala Dinner" yang diselenggarakan majalah The Economist di Hotel Grand Hyatt Singapura.

Menurut Prabowo, Indonesia sudah masuk darurat korupsi.

Baca juga: Jokowi Janji Kejar Koruptor yang Sembunyikan Uang di Luar Negeri

Pasalnya, dari pejabat negara, kalangan anggota Dewan, menteri hingga, hakim tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Isu utama di Indonesia sekarang adalah maraknya korupsi, yang menurut saya sudah seperti kanker stadium empat," ujar Prabowo seperti dikutip dari siaran persnya, Rabu (28/11/2018).

Akibat maraknya korupsi, Prabowo mengatakan, angka kemiskinan rakyat Indonesia meningkat. Sementara para elitenya justru hidup berkecukupan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com